Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Menuju pelaksanaan Pilkada serentak di 2017 mendatang, Bawaslu terus berupaya memperbaiki kinerja pengawasan guna mendukung Pemilu yang lebih baik lagi. Salah satu bentuk keseriusan Bawaslu adalah memetakan potensi-potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi dalam pesta demokrasi daerah ini.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, pada bagian-bagian strategis Undang-Undang Pilkada, Pengawas Pemilu tidak berdaya karena tidak bisa melakukan pengawasan secara optimal. Oleh karena itu, Bawaslu terus berupaya untuk memberikan masukan terhadap revisi UU Pilkada.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Bawaslu RI menggelar kegiatan Revisi Standart operational Procedure (SOP) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan di Gedung Pelatihan Kesehatan (Gepelkes/Gizi), Jl. Dr. Semeru No.63 Kota Bogor, Jawa Barat.
Manado, Badan Pengawas Pemilu - Masyarakat Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara akhirnya melaksanakan Pemilihan Walikota Kota Manado 2016 hari ini, Rabu (17/2). Hajatan lima tahunan untuk memilih pemimpin “Wanua Wenang” secara demokratis itu, berlangsung di 811 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Manado.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Laporan tindak pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 lalu yang masuk ke jajaran Pengawas Pemilu sebesar 1.090 kasus. Namun, dari jumlah tersebut hanya 60 kasus yang ditangani oleh penyidik kepolisian, penuntutan, hingga pengadilan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Guru Besar FISIP Universitas Airlangga Ramlan Surbakti menilai proses pencalonan Pilkada pada 2015 lalu tidak demokratis dan tidak kompetitif. Inilah yang menurutnya, membuat persentase pemilih tidak sesuai dengan target KPU dan banyak surat suara tidak sah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Banyaknya politisasi anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap anggaran penyelenggara pemilu, membuat Bawaslu dan KPU memperjuangkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun sepertinya, pemerintah tidak menyetujui wacana tersebut dalam Pilkada serentak tahap kedua yang rencananya digelar pada 2017 nanti.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Nias Selatan pada 9 Desember 2015 silam masih menyisakan persoalan. Sejumlah tim pemenangan dari salah satu pasangan calon (paslon) bahkan mendatangi Gedung Bawaslu RI untuk mengusut beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di Nias Selatan. Kedatangan para tim pemenangan ini disambut langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Senin (15/2).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017. Dalam acara konferensi pers yang dilakukan oleh KPU, Senin (15/2), di Hotel Aryaduta, Jakarta, disampaikan bahwa hari pemungutan dan penghitungan suara jatuh pada tanggal 15 Februari 2017.