Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akan ada 296 laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menegaskan dana kampanye merupakan salah satu elemen paling penting yang harus dijadikan fokus dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tanpa adanya perhatian serius terhadap aspek dana kampanye, dikhawatirkan pengalaman banyaknya kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi akan terus terulang.
Salatiga, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan kepada peserta pelatihan Persiapan Audit Sederhana Pengelolaan Dana Hibah Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 mengenai pentingnya mengikuti kegiatan persiapan audit sederhana.
Salatiga, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar kegiatan Persiapan Audit Sederhana Pengelolaan Dana Hibah Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (17/11) dengan mengundang pimpinan, kepala sekretariat, dan bendahara Bawaslu Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan semua pihak harus bisa mendorong pasangan calon untuk berkompetisi secara sehat dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015. Hal ini ditujukan untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi daerah.
Batam, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengingatkan kepada seluruh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota seluruh Indonesia agar mengikuti arahan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dalam menangani kasus dalam pemilihan kepala daerah 2015. Jangan sampai panwas menyampingkan arahan dari Bawaslu RI atau Provinsi.
Batam, Badan Pengawas Pemilu - Berbeda dengan pengaturan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu, dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah 2015 di Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, dalam persidangan di MK Bawaslu hanya memberikan keterangan terkait proses pengawasan dan penanganan pelanggaran selama penyelenggaraan Pileg atau Pilpres.
Magelang, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah mengungkapkan baiknya relasi antar penyelenggara pemilu ditingkat pusat yang salah satu indikatornya adalah transparansi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak seluruhnya terlihat di daerah. Sejumlah KPU di daerah dilaporkan tidak mengedepankan aspek transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2015.
Batam, Badan Pengawas Pemilu – Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari puncak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Kendati telah dilarang lewat peraturan perundangan maupun kembali ditegaskan dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejumlah laporan mengenai ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap muncul disejumlah daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sistem Pemilu dan kepartaian dinilai memiliki dampak terhadap efektivitas sistem presidensial yang dianut. Sistem Pemilu yang tepat diharapkan dapat menghasilkan sistem kepartaian yang multipartai sederhana dan muaranya adalah efektivitas sistem presidensial.
 |
