• English
  • Bahasa Indonesia

Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, pengaturan sistem penegakan hukum di Indonesia sangat berbeda dengan praktik pemilu di negara-negara demokrasi lainnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan memandang, solusi perbedaan kewenangan dalam pilkada dan pemilu bisa diselesaikan lewat kodifikasi UU.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin menyatakan, fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu harus sejalan. Hal ini menurutnya penting supaya tercipta keadilan pemilu bagi semua pihak.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan mengembangkan sistem penegakan hukum pemilu yang menjadi ranah kewenangan Bawaslu.

Tarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan membuka proses perekrutan tiga calon anggota Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara) yang akan segera habis masa jabatannya pada Mei 2020 tahun depan. Ketua Bawaslu Abhan berharap dapat menemukan calon anggota Bawaslu yang berintegritas.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 19 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,488 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilu, Gunawan Suswantoro melantik pejabat Eselon II, III, dan IV Sekretariat Jenderal Bawaslu, di Jakarta, Jumat (19/7). Gunawan berharap pejabat, pejabat tersebut siap bekerja keras untuk mendukung upaya pengawasan Pemilu yang maksimal.

Selain itu, Gunawan bersyukur karena pelantikan tersebut juga merupakan momen penting bagi Bawaslu untuk dapat setara dengan lembaga koleganya, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perjuangan Bawaslu untuk dapat setara dengan KPU sudah berlangsung pada 2009, saat gugatan Judicial Review UU Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945. Pada saat itu, MK menerjemahkan pasal 22 huruf e UUD 1945, yakni menyetarakan antara KPU dan Bawaslu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 18 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,312 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. - Sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kementerian dan Lembaga (K/L) pemerintah pada tahun 2014 mendatang, diwajibkan membuat dan menerapkan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di instansinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Bagi K/L yang tidak melaporkan aksi PPK dipastikan mendapatkan rapor merah kinerja K/L.


Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Dr. Diani Sadia Wati SH, LLM, Rabu (17/7), mengatakan, pemerintah melalui Bappenas dibantu Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) hingga tahun 2025 akan memantau terus pencegahan dan pemberantasan korupsi di setiap K/L melalui sistem pelaporan yang dirancang untuk itu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 17 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,300 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Daniel Zuchron menerima kunjungan Audiensi dari beberapa LSM Pemantau Pemilu di Gedung Bawaslu Jakarta, Rabu (17/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 16 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,404 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak dan Endang Wihdatiningtyas di dampingi oleh staf Bagian Tata Laksana Pengawasan Pemilu Bawaslu, Filber Sidabutar menerima kunjungan Deputy Commissioner Australian Electoral Commission (AEC), Tom Rogers di Jakarta, Selasa (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 16 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 3,931 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Pembahasan Kompilasi Analisis Resiko Bawaslu RI di Ruang Sidang Bawaslu Gedung Sarinah Lt 12, Jakarta Selasa (16/7). Rapat ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap daftar analisis resiko kegiatan Bawaslu yang menjadi prioritas dan telah disusun oleh masing-masing bagian di Bawaslu, yaitu Bagian Umum, Perencanaan dan Anggaran, Hukum dan Penanganan Pelanggaran dan Tatalaksana Pengawasan Pemilu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,193 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI besama Komisi Pemilihan Umum dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Senin (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,314 kali



Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan masih ada banyak kesalahan yang terjadi dalam daftar pemilih potensial pemilu (DP4) yang diberikan oleh Ditjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Adminduk Capil) Kemendagri.

“Ada dua kategori kesalahan administrasi dalam DP4 sebanyak 3,9 juta pemilih atau sekitar 2 persen di 32 Provinsi di Indonesia (tanpa Provinsi Papua),” ujar Ketua Bawaslu Muhammad dalam RDP dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,249 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai beberapa tindakan pencegahan yang dilakukannya tidak dinilai sebagai sebuah prestasi. Sebaliknya, ada beberapa pengamat yang menilai Bawaslu “antara ada dan tiada”.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 12 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,400 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia bersama 32 lembaga pemerintah diminta untuk menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan kerjanya pada tahun 2014 mendatang. Hal ini sesuai dengan amanat Perpres Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 11 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,242 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. Badan Pengawas Pemilu menggelar Sidang Keputusan Sengketa Pemilu Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Pemohon di Jakarta, Rabu malam (10/7).

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu
Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text