• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadapi Pilkada Serentak 2020, Bawaslu menyiapkan program penguatan untuk menangani berbagai macam pelanggaran.

Pematang Siantar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, hasil pengawasan dalam formulir A (form A) dilakukan dalam laporan berbentuk digital untuk Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretariat Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik dan mengambil sumpah janji 43 orang pejabat administrator di lingkungan Bawaslu di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sedang menyusun sistem digitalisasi pengawasan. Dengan sistem ini, temuan dugaan pelanggaran manual oleh pengawas pemilu nantinya akan dituangkan dan didokumentasikan dalam bentuk digital.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Upaya Bawaslu menekan pelanggaran untuk Pilkada Serentak 2020 telah disiapkan sejak dini. Bawaslu berencana menggelar Workshop Penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 18 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,377 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. - Sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kementerian dan Lembaga (K/L) pemerintah pada tahun 2014 mendatang, diwajibkan membuat dan menerapkan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di instansinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Bagi K/L yang tidak melaporkan aksi PPK dipastikan mendapatkan rapor merah kinerja K/L.


Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Dr. Diani Sadia Wati SH, LLM, Rabu (17/7), mengatakan, pemerintah melalui Bappenas dibantu Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) hingga tahun 2025 akan memantau terus pencegahan dan pemberantasan korupsi di setiap K/L melalui sistem pelaporan yang dirancang untuk itu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 17 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,352 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Daniel Zuchron menerima kunjungan Audiensi dari beberapa LSM Pemantau Pemilu di Gedung Bawaslu Jakarta, Rabu (17/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 16 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,449 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak dan Endang Wihdatiningtyas di dampingi oleh staf Bagian Tata Laksana Pengawasan Pemilu Bawaslu, Filber Sidabutar menerima kunjungan Deputy Commissioner Australian Electoral Commission (AEC), Tom Rogers di Jakarta, Selasa (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 16 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 3,977 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Pembahasan Kompilasi Analisis Resiko Bawaslu RI di Ruang Sidang Bawaslu Gedung Sarinah Lt 12, Jakarta Selasa (16/7). Rapat ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap daftar analisis resiko kegiatan Bawaslu yang menjadi prioritas dan telah disusun oleh masing-masing bagian di Bawaslu, yaitu Bagian Umum, Perencanaan dan Anggaran, Hukum dan Penanganan Pelanggaran dan Tatalaksana Pengawasan Pemilu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,239 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI besama Komisi Pemilihan Umum dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Senin (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,357 kali



Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan masih ada banyak kesalahan yang terjadi dalam daftar pemilih potensial pemilu (DP4) yang diberikan oleh Ditjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Adminduk Capil) Kemendagri.

“Ada dua kategori kesalahan administrasi dalam DP4 sebanyak 3,9 juta pemilih atau sekitar 2 persen di 32 Provinsi di Indonesia (tanpa Provinsi Papua),” ujar Ketua Bawaslu Muhammad dalam RDP dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (15/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 15 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,292 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai beberapa tindakan pencegahan yang dilakukannya tidak dinilai sebagai sebuah prestasi. Sebaliknya, ada beberapa pengamat yang menilai Bawaslu “antara ada dan tiada”.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 12 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,449 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia bersama 32 lembaga pemerintah diminta untuk menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan kerjanya pada tahun 2014 mendatang. Hal ini sesuai dengan amanat Perpres Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 11 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,282 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. Badan Pengawas Pemilu menggelar Sidang Keputusan Sengketa Pemilu Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Pemohon di Jakarta, Rabu malam (10/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 11 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,460 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan seluruhnya permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan sebagian permohonan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam keputusan sengketa pemilu, di Jakarta, Rabu (10/7) malam. Dapil dua partai tersebut yang sebelumnya tidak diloloskan oleh KPU, akhirnya berhak ikut Pemilu 2014.

Dalam kasus partai Hanura, Bawaslu menilai ada ketidakcermatan KPU karena terdapat kesalahan penulisan pada bakal calon legislatif di Dapil Jabar II nomor urut 8 tertulis perempuan atas nama Sally Febian, padahal sesungguhnya merupakan seorang laki-laki. Akibatnya, KPU mencoret nama-nama Bakal Calon Anggota DPR untuk Dapil Jabar II Partai Hanura dikarenakan penempatan susunan tidak memperhatikan sistem Zipper yang mana tidak terdapat 1 (satu) orang calon perempuan pada nomor urut 7, 8, 9, tetapi ada pada nomor urut 10 (sepuluh).

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text