• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beserta penyelenggara pemilu, yakni: KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, meskipun saat ini virus Korona sedang menjadi pandemi, fungsi pencegahan potensi pelanggaran Pilkada 2020 terus digalakkan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus bekerja memeriksa dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2029 meskipun ada pandemi virus Korona. Hingga 27 Maret 2020 terdapat 475 dugaan pelanggaran Pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan bila melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 11 Februari 2014 - 12:43 WIB
Dilihat : 1,237 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Komisioner Bawaslu Nasrullah khawatir akan adanya penyalahgunaan surat suara. Pihaknya pun ingin memastikan, surat suara tersebut dicetak sesuai dengan aturan, misalnya surat suara harus sesuai dengan acuan daftar pemilih tetap (DPT). Kekhawatiran tersebut terkait penyetakan formulir-formulir Pemilu, di antaranya berita acara dan C 1 Plano besar (merekap perolehan masing pasing Parpol atau Caleg di setiap TPS) yang dipastikan tidak ada kelebihan. "Jika dicetak berlebih akan membuka peluang penyalahgunaan saat rekapitulasi suara. Kami juga ingin memastikan pola distribusi ke daerah jelas sampai pada tujuan," tambah Nasrullah.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 11 Februari 2014 - 11:32 WIB
Dilihat : 1,135 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Ketua Bawaslu Muhammad tidak sepakat jika penyaluran dana saksi melalui Bawaslu karena pihaknya tidak punya cukup tenaga untuk mengelola dana tersebut meski dana tersebut diperlukan untuk mengawasi jalannya penghitungan suara di TPS. "Untuk pengawasan saja, masih butuh banyak tenaga di tiap daerah. Apalagi diminta menyalurkan anggaran itu, kami tidak punya perangkat,” papar Muhammad.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 11 Februari 2014 - 07:28 WIB
Dilihat : 2,561 kali

Jakarta, Bawaslu – Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu, Nelson Simanjuntak mengatakan, dalam menangani sengketa Pemilu, Pengawas Pemilu harus mengambil langkah cepat serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 11 Februari 2014 - 06:39 WIB
Dilihat : 1,446 kali

Jakarta, Bawaslu – DPRD Kabupaten Buru melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta, Selasa (11/2). Pimpinan Bawaslu, Nasrullah menerima langsung kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru, La Ali Husni Tomia, dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Buru, Bambang Riyadi.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 10 Februari 2014 - 09:16 WIB
Dilihat : 2,786 kali

Bogor, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar penyusunan Standar Operasional Procedur (SOP) mengenai tata cara penanganan unjuk rasa (demonstrasi) di lingkungan Bawaslu. Penyusunan SOP tersebut berlangsung di Bogor, Jawa Barat, selama tiga hari yang dimulai Jumat (7/2).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 10 Februari 2014 - 07:05 WIB
Dilihat : 1,214 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Rencana pendanaan saksi dari partai membuat sebagian anggota PPS telah mengancam mundur karena honor yang terlalu kecil daripada honor PPS pada Pemilu 2009 dan Pemilu kada. KPU boleh saja mengklaim animo masyarakat terhadap Pemilu 2014 cukup tinggi. Namun, apabila penyelenggara Pemilu mengeluarkan manuver-manuver yang bertolak belakang dengan kehendak publik, misalnya menyetujui pendanaan saksi partai politik oleh negara, itu dikhawatirkan justru menurunkan animo masyarakat menggunakan hak pilih.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 10 Februari 2014 - 06:48 WIB
Dilihat : 1,187 kali

strong>Jakarta, Awaslupadu.Com - Beberapa anggota/komisioner Bawaslu di daerah memberi sinyal menolak mengelola Dana Saksi Pemilu, diantaranya Komisioner Bawaslu Sumatra Utara, Aulia Andri. Menurutnya, pengelolaan dana saksi untuk partai politik dalam Pemilu 2014 sebesar Rp. 700 miliar bisa menimbulkan kerumitan dan beresiko tinggi pertanggungjawabannya yang diiringi fungsi pengawasan yang harus dilakukan. Apalagi dengan keterbatasan personel yang dimiliki, Bawaslu justru harus menjalankan fungsi baru dalam penyaluran dan pemantauan penggunaan dana saksi itu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Minggu, 9 Februari 2014 - 06:12 WIB
Dilihat : 1,528 kali

Jakarta, Bawaslu – Setelah sukses menggelar sosialisasi dan Training of Trainers (ToT) bagi Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi di Yogyakarta baru-baru ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu secara marathon membahas materi pelatihan untuk Pokja Kabupaten/Kota dan materi sosialisasi berupa buku panduan untuk relawan. Pembahasan materi selama tiga hari dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) itu berlangsung di Jakarta, dan berakhir Minggu (9/2).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 7 Februari 2014 - 17:43 WIB
Dilihat : 1,328 kali

Jakarta, Bawaslu – Ketua Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jakarta, Umar Idris, secara resmi menyerahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2014 yang dilakukan caleg dan partai politik (parpol) kepada Bawaslu. Laporan tersebut diterima Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak di gedung Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, Jumat sore (7/2).

Laporan dugaan pelanggaran Pemilu itu dihimpun dari aplikasi software matamassa.org. Matamassa merupakan program pemantauan Pemilu 2014 untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Program tersebut dilaksanakan melalui kerjasama AJI Jakarta, ICT Laboratory for Social Change (Ilab), dan Southeast Asia Technology and Transparancy (SEATTI). Aplikasi software itu dapat diunduh di telepon selular berbasis iOS, Android, BlackBerry, dan sms gateway.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 7 Februari 2014 - 09:39 WIB
Dilihat : 1,194 kali

Jakarta, Bawaslu – Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menggelar simulasi pengamanan Pemilu 2014. Lokasinya di sekitar bundaran Hotel Indonesia sampai di depan gedung Bawaslu, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta. Simulasi itu berlangsung Jumat (7/2), mulai pukul 07.30 - 13.00 WIB, sehingga sebagian ruas jalan di lokasi simulasi itu akan ditutup.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text