• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut bergotong royong menyukseskan gelaran Pilkada Serentak 2020 yang digelar 9 Desember 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memandang, kelengkapan alat pelindung diri (APD) jajaran penyelenggara Ad Hoc di tengah masa pandemi covid-19 adalah harga mati.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mendorong KPU berani mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang menyesuaikan kondisi protokol kesehatan pencegahan covid-19 dan beberapa aturan pengecualian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran penyelenggara Pilkada Serentak 2020 menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan empat isu krusial daftar pemilih tetap (DPT) di Papua.

Ditulis oleh : humaseditor
pada : Sabtu, 19 Juli 2014 - 21:24 WIB
Dilihat : 1,172 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menilai, proses rekapitulasi suara Pemilu Presiden (Pilpres) di tingkatan provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, lebih baik dibandingkan dengan penghitungan suara pada Pemilu legislatif lalu.

Ditulis oleh : humaseditor
pada : Sabtu, 19 Juli 2014 - 21:19 WIB
Dilihat : 1,514 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Keberhasilan pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 merupakan kesuksesan besar bagi bangsa Indonesia terutama dalam berdemokrasi dan juga hukum. Kesuksesan tersebut sejalan dengan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi berdasar hukum sekaligus negara hukum yang demokratis.

Ditulis oleh : humaseditor
pada : Sabtu, 19 Juli 2014 - 01:58 WIB
Dilihat : 982 kali

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan konsolidasi data terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Provinsi. Bawaslu Riau juga optimis masalah-masalah yang mungkin muncul dapat diselesaikan dengan baik.

Ditulis oleh : humaseditor
pada : Sabtu, 19 Juli 2014 - 01:50 WIB
Dilihat : 980 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa yang kerap menjadi permasalahan terkait soal Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang bertambah secara masif dikarenakan antusias masyarakat yang ingin menggunakan hak suaranya pada Juli kemarin di pemilihan umum luar negeri. Kondisi yang membludak tersebut kurang diakomodir oleh penyelenggara khusnya PPLN yang bertugas pada saat pemilihan umum di luar negeri.

Ditulis oleh : humaseditor
pada : Kamis, 17 Juli 2014 - 11:49 WIB
Dilihat : 1,017 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – KPU dan Bawaslu wajib menghadirkan sebuah hasil Pemilu yang dapat diterima secara akuntabel dan benar-benar dari hasil suara rakyat.

Ditulis oleh : humaseditor
pada : Kamis, 17 Juli 2014 - 01:38 WIB
Dilihat : 958 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Pihak Pemohon dari partai gerindra dan pihak termohon KPUD Banten Belum menemukan titik temu pada proses mediasi yang kedua sengketa pemilu. Mediasi sengketa pemilu di gelar di ruang rapat lantai 4 gedung Bawaslu RI dipimpin oleh Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Selasa (15/7).

Ditulis oleh : humaseditor
pada : Kamis, 17 Juli 2014 - 01:29 WIB
Dilihat : 1,357 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Biro Administrasi Sekretaris Jendral Bawaslu RI menggelar reviu penyusunan RKA/KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) bersama dengan 33 Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi seluruh indonesia bertempat di Aula Hotel Millenium, Jakarta (15/7).

Ditulis oleh : humaseditor
pada : Rabu, 16 Juli 2014 - 23:32 WIB
Dilihat : 1,053 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI tidak berkepentingan terhadap siapapun pemenang Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 lalu.

Ditulis oleh : humaseditor
pada : Rabu, 16 Juli 2014 - 23:23 WIB
Dilihat : 1,171 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, segala bentuk manipulasi pungut hitung dan rekapitulasi suara Pemilu Presiden 9 Juli 2014 dikategorikan pelanggaran HAM dan para pelakunya merupakan pelanggar HAM. Jika terbukti terdapat manipulasi suara Pilpres, Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi para pelaku adalah pelanggar HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Ditulis oleh : humaseditor
pada : Rabu, 16 Juli 2014 - 23:05 WIB
Dilihat : 1,025 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komnas HAM dan Bawaslu berencana terjun bersama dalam pengawasan langsung daerah-daerah yang menjadi titik rawan terhadap manipulasi hak-hak pilih warga negara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 lalu. Selain itu, 6 kantor perwakilan Komnas HAM yang akan menjadi posko pengaduan sebagai wadah untuk menampung kekecewaan dan pelanggaran soal hak pilih.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text