Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Komisi II DPR RI, Pemerintah, dan penyelenggara pemilu membahas pemaknaan frasa pemilihan berikutnya dalam Pasal 54 D Undang Undang 10/2016 tentang Pemilihan.
Papua Barat, Badan Pengawas Pemilu – Proses seleksi tertulis Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Provinsi Papua Barat yang dimulai Senin (15/12) hingga Kamis (18/12) dicederai ulah peserta yang menggunakan jasa joki. Pimpinan Bawaslu Papua Barat Isak Waramory memerintahkan nama calon peserta itu dicatat dan direkomendasi gugur untuk seleksi selanjutnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sebagai bentuk penghargaan atas peran nyata masyarakat dalam mendukung pewujudan Pemilu yang demokratis, Bawaslu menyelenggarakan Penganugerahan Bawaslu Award 2014. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeringkatan melalui kuesioner yang dibagikan kepada Komisioner dan Tim Asistensi di 33 Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menyatakan sudah saatnya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) harus diperkuat kewenangannya untuk dapat mengeksekusi atau menjatuhkan sanksi dalam pelanggaran pemilihan umum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Peran Pengawas Pemilu sudah mulai dirasakan dalam rangka Pengawasan pelaksanaan Pemilu 2014 silam. Kiprahnya, ditunggu pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 2015 mendatang. Namun, apakah perlu ada perbaikan terhadap lembaga pengawas pemilu ke depan?
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Keberhasilan penyelenggaraan pemilu kada di Indonesia, sangat tergantung pada kinerja para penyelengara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah selaku pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan Pemilu Kada untuk pemilihan Bupati dan Walikota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Polemik tentang persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) masih terus berlanjut. Saat ini ada dua polar, yakni menolak Perppu yang berarti Pilkada dengan sistem perwakilan atau menerima Perppu dengan sistem langsung.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Polemik tentang persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) masih terus berlanjut. Saat ini ada dua polar, yakni menolak Perppu yang berarti Pilkada dengan sistem perwakilan atau menerima Perppu dengan sistem langsung.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu RI Nasrullah berharap agar peran lembaga ini dalam penegakan pidana pemilu diperkuat. Hal ini dimaksudkan agar Bawaslu di satu sisi bisa bermetamorfosis menjadi lembaga peradilan pemilu yang sifatnya permanen.
 |
