Ditulis oleh Dinar Safa pada Senin, 24 Juni 2019 - 21:29 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Akibat tidak memenuhi syarat meteriil dan melewati batas waktu ketentuan dalam laporan atau disebut daluarsa, Bawaslu memutuskan tak menerima sebanyak empat laporan dugaan administrasi pemilu dalam sidang pendahuluan yang digelar Senin (24/6/19) di Gedung Bawaslu, Jakarta.
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Senin, 24 Juni 2019 - 21:12 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –Bawaslu mengingatkan KPU lebih fleksibel dalam mengatur pendaftaran lembaga pemantau pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar 23 September tahun depan. Hal ini terkait KPU yang akan melakukan revisi waktu pendaftaran para pemantau pilkada tersebut.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Senin, 24 Juni 2019 - 15:08 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo bersama Anggota Majelis Fritz Edward Siregar melanjutkan sidang laporan Nomor 45/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Agenda kali ini pemeriksaan saksi pelapor serta penambahan alat bukti bagi pelapor Darmayanti Lubis dan terlapor KPU.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Senin, 24 Juni 2019 - 08:32 WIB
Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mendorong Bawaslu daerah memiliki karya dari hasil laporan dan dokumentasi dari setiap kejadian. Dokumentasi yang dimaksud berasal dari laporan proses pencegahan, pengawasan, sidang administrasi, dan kegiatan lain mulai tingkat kabupaten/kota dan dikoordinir melalui Bawaslu provinsi.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Sabtu, 22 Juni 2019 - 17:10 WIB
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pentingnya pembuatan laporan kerja-kerja pengawasan Bawaslu. Menurutnya, publik tidak akan tahu kerja Bawaslu tanpa adanya laporan yang ditulis secara komprehensif oleh Bawaslu yang ada di daerah.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Sabtu, 22 Juni 2019 - 09:34 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya telah menyampaikan bukti-bukti dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan presiden (pilpres) sehingga bisa jadi pertimbangan Hakm Mahkamah dalam memutus.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Sabtu, 22 Juni 2019 - 08:19 WIB
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta Bawaslu di daerah untuk mendokumentasikan kerja-kerja pengawasan selama tahapan Pemilu 2019 dalam format laporan.
Webmail
