Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu terus berinovasi dalam mengembangkan partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilu. Setelah banyak pihak yang digandeng, kali ini Bawaslu akan mengajak Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka).
"Anggota Pramuka adalah anak-anak muda yang idealis. Kalau kita bekerja sama dengan mereka, tentu pengawasan akan berjalan lebih maksimal," ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2018 di Yogyakarta, Senin (3/7/2017).
Dia mengatakan, sasaran kerja sama Bawaslu dengan Pramuka adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dan mahasiswa hingga semester 4 yang merupakan anggota Pramuka. Afifuddin menuturkan, tujuan akhir kerja sama ini adalah mewujudkan calon aparatur pengawasan pemilu yang lahir dari jalur Pramuka. "Minimal, mereka (anggota Pramuka, red) menjadi aktor pengawasan partsipatif pemilu," lanjutnya.
Menurut Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI itu, kerja sama akan dicanangkan pada Raimuna (Jambore) Pramuka Pengawas Pemilu dengan menancapkan Saka Pengawas Pemilu. Dalam jambore itu akan digelar beberapa aktivitas di antaranya rekrutmen anggota Pramuka menjadi pengawas pemilu dan pelatihan pengawasan. “Aktivitas akan diselenggarakan pada rentang 2017 dan 2018,” kata Afifuddin.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan kerja sama itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pengurus Kwartir Nasional Pramuka. Selain itu, ujarnya, program juga akan diduplikasi oleh Bawaslu di tingkat provinsi dengan bekerja sama dengan Kwartir Daerah Pramuka.
Jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahap III di tahun 2018, Bawaslu fokus mempersiapkan strategi pengawasan agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan demokratis.
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, Bawaslu saat ini dihadapkan pada dua tugas pokok pengawasan, yaitu pengawasan Pilkada serentak di 171 daerah dan pengawasan tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) serentak.
“Untuk menyiapkan startegi pengawasan, kita perlu melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2015 dan 2017 lalu. Selain itu juga evaluasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014. Kita coba lihat apa yang kurang pada pelaksanaan pengawasan sehingga bisa diperbaiki,” ujar Abhan.
Penulis: Deytri Aritonang
Foto: M. Zain T.
 |
 |
Webmail
