PEMILU KEPALA DAERAH - KPU Tidak Bisa Menolak Panwas
Jumat, 05 Pebruari 2010
Komisi Pemilihan Umum provinsi dan KPU kabupaten/kota tidak bisa menolak keberadaan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah atau Panwas Pemilu Kada yang sudah dilantik oleh Badan Pengawas Pemilu. Saat ini, diharapkan KPU dan Panwas Pemilu Kada bisa bersinergi bekerja sama menyukseskan pemilu kepala daerah.
PEMILU KEPALA DAERAH - Daftar Pemilih Tetap Mulai Bermasalah Lagi
Jumat, 05 Pebruari 2010
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu telah menerima beberapa laporan terkait dengan masalah pemutakhiran daftar pemilih tetap dalam tahapan pemilu kepala daerah. Dikhawatirkan, DPT akan menjadi masalah dalam Pemilu Kada, seperti yang terjadi pada Pemilu 2009.
Dana Masih Tak Jelas, Pemilu Kada Sulit Dilakukan
Kamis, 04 Pebruari 2010
Pelaksanaan pemilu gubernur dan 13 pemilu bupati/wali kota di Sumatera Barat tetap menghadapi ketidakjelasan meski dana Pemilu Kada dari Pemerintah Provinsi Sumbar sudah tersedia. Tahapan pemilu kepala daerah tetap belum bisa dilaksanakan karena banyak kabupaten/kota yang dana Pemilu Kadanya belum ada kejelasan.
KPU Hanya Akui Panwas Sesuai UU No 22/2007
Kamis, 04 Pebruari 2010
Komisi Pemilihan Umum hanya mengakui Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Ada sekitar 46 Panwas Pemilu Kada yang bermasalah setelah surat edaran bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu diterbitkan pada awal Desember 2009.
Pemilu Kada di 46 Daerah Bermasalah
Rabu, 03 Pebruari 2010
Pemilu kepala daerah (Pemilu Kada) di 46 kabupaten/kota dinyatakan masih bermasalah. Ke-46 daerah itu dinilai belum siap melaksanakan tahapan Pemilu Kada. Masalah tersebut terutama muncul terkait polemik pembentukan panitia pengawas (panwas).
Bahas Kerjasama Penanganan Pelanggaran Pemilu Kada
Senin, 01 Pebruari 2010
Bawaslu-Jakarta, Ketua dan Anggota Bawaslu pada Senin (02/02/2010) bertemu dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri. Pertemuan tersebut digelar terkait pembicaraan awal kerjasama antara Bawaslu dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani pelanggaran Pemilu Kepala Daerah atau Pemilu Kada.