Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan 2015 BAWASLU RI Awasi Dan Kawal Pilkada Agar Jujur Adil Aman Dan Berintegritas Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia Bawaslu Menempati Posisi ke 8 Dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Non Kementerian Tahun 2015 Dari Komisi Informasi Pusat Bawaslu Menerima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Dengan Predikat Nilai "B"(Baik) Dari Kemenpan-RB

Press Release

Rabu, 9 Desember 2015 17:45 WIB

Berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan tim supervisi Bawaslu RI terkait informasi awal Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sabtu, 5 Desember 2015 12:12 WIB

POTRET HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.

Senin, 30 Maret 2015 15:02 WIB

Jakarta, BAWASLU – Dalam rangka menghadapi gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ya

Regulasi

Perbawaslu 13 TAHUN 2016
Tentang:
LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTARSI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG DAN/ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
Unduhan
Perbawaslu No. 8 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Unduhan
Perbawaslu No. 9 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Unduhan
Perbawaslu No. 10 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Unduhan
Perbawaslu No. 11 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Unduhan
Perbawaslu No. 12 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Unduhan
Perbawaslu No. 13 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.
Unduhan
0360/KBAWASLU/HK01.00/xr/2016
Tentang:
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MELALUI LEMBAGA PENYIARAN
Unduhan
0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2016
Tentang:
Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Unduhan
0171/K.BAWASLU/OT.03/VII/2016
Tentang:
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
Unduhan
Jumat, 9 Desember 2016 10:24 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI terus melakukan upaya penguatan kelembagaan sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu, khususnya peningkatan kualitas pegawai di Sekretariat Jenderal Bawaslu. Mengakhiri tahun anggaran 2016, Bawaslu RI menyosialisasikan perangkat E-Kinerja dan menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (Bimtek SKP) untuk meningkatkan kualitas pegawai di Bawaslu RI dan seluruh Bawaslu provinsi.

 

Kamis, 8 Desember 2016 12:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).

Senin, 5 Desember 2016 10:18 WIB

Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka meningkatkan kontrol kinerja Bawaslu provinsi guna mewujudkan penyelenggaraan pengawasan Pilkada yang efektif, efisien, akuntabel, profesional, dan harmonis, Bawaslu RI menggelar Rapat Kerja Penilaian Kinerja Bawaslu Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Bandung, Jumat (2/12) hingga Minggu (4/12).

 

Minggu, 4 Desember 2016 23:08 WIB

Jogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menindaklanjuti penandatangan peraturan bersama (MoU) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu RI, Kejaksaan Agung serta Mabes Polri dalam bentuk peraturan bersama pada tanggal 21 November lalu, Badan Pengawas Pemilu RI kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Gakkumdu dengan tujuan penyamaan persepsi terkait fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam tindak pidana pemilihan penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2017 di Jogjakar

Sabtu, 3 Desember 2016 14:22 WIB

Kotawaringin Barat, Badan Pengawas Pemilu - Lima pasangan calon (Paslon) sepakat menandatangani pakta integritas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017. Selain menandatangani pakta integritas, paslon juga menyatakan diri siap menang, siap kalah dan siap menerima hasil pilbup.

 

Selasa, 29 November 2016 11:39 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) yang jatuh pada hari ini, Selasa (29/11) di halaman parkir gedung Bawaslu RI.  

 

Upacara diikuti jajaran pejabat struktural, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro.

Sabtu, 6 Agustus 2016 07:10 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam proses demokrasi, media massa punya peran yang sangat penting. Pasalnya, media massa bisa membesarkan orang, tetapi pada saat yang sama bisa membunuh orang. Karena itu, media massa diharapkan mampu menjaga netralitasnya dalam konteks pemilu/pilkada.

 

Kamis, 5 Juli 2012 00:00 WIB

Bawaslu meluncurkan posko pengawasan pemilu terpadu (Awaslupadu) di 33 provinsi di Tanah Air. Pembuatan posko menelan anggaran senilai Rp 132 miliar. "Dalam pembuatan posko ini bernilai 132 miliar disebar di 33 Provinsi," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2012).

Selasa, 23 September 2014 20:20 WIB

Jakarta, Bawaslu -- Puluhan demonstran mengatasnamakan Forum Pembela Demokrasi Papua, Siang tadi (23/9) mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jakarta. Mereka menuntut Bawaslu RI merekomendasikan ulang kepada KPU RI perihal pengembalian perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 atas nama Letinus Jikwa. Selain itu, para demontran meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan KPU Provinsi Papua dan KPUD  Kabupaten Lani Jaya karena dinilai tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Papua tanggal 7 Mei 2014.

Selasa, 10 Februari 2015 21:04 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro menargetkan laporan keuangan Bawaslu RI Tahun 2014 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan saat bertemu dengan seluruh  Kepala Sekretariat, operator SAKPA dan operator SIMAK-BMN Bawaslu Provinsi pada kegiatan Konsolidasi Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Bawaslu RI Tahun 2014, di Jakarta, Kamis (5/2).

Kamis, 21 Mei 2015 20:52 WIB

Palangka Raya, Bawaslu – Tahapan Pilkada serentak 2015 sudah dimulai, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah belum mendapat anggaran yang cukup untuk pengawasan pemilu. Oleh karena itu, rencananya dalam revisi nanti, tambahan anggaran akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah.

Senin, 3 Agustus 2015 13:52 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan bahwa Pemerintah Daerah  (Pemda) berpegang pada undang-undang sebelum keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, sehingga Pemda tersebut masih beranggapan bahwa pendanaan Pilkada itu dari APBN dan didukung oleh APBD.

Rabu, 28 September 2016 22:33 WIB

Ambon, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Ketua Bawaslu Muhammad berharap agar Walikota dan Wakil Wakil Walikota Ambon yang terpilih nanti bukan ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi).

Sabtu, 17 September 2016 09:17 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan media gathering Bawaslu dengan awak media, Jumat (16/9) di gedung kuliah bersama Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu RI Muhammad, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, bersama pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Teguh Purnomo dan Ibu Juhana, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Amir Machmud NS.

Jumat, 9 September 2016 23:51 WIB

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu - Aceh menjadi salah satu provinsi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang. Namun dibandingkan dengan provinsi lain Aceh memiliki tingkat kesulitan sendiri, karena selain Pemilihan Gubernur, Aceh akan melaksanakan Pemilihan Bupati serta Walikota di 20 Kabupaten/Kota.

Jumat, 2 September 2016 00:03 WIB

Depok, Badan Pengawas Pemilu - Jelang pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) bulan Februari 2017, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) membuat sebuah terobosan, dengan membuka sekolah partai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang bertempat di aula Wisma Kinasih, Tapos Depok Jawa Barat pada selasa 30 Agustus 2016.

Selasa, 30 Agustus 2016 11:36 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam proses menciptakan demokrasi yang lebih baik dalam Pilkada mendatang.

“Kita tempatkan Bawaslu sebagai jangkar terdepan dalam mengawal dari awal tahapan hingga akhir tahapan,” ujar Rambe saat memberikan sambutan saat peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), di Jakarta, Senin (29/8).

Senin, 29 Agustus 2016 17:56 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 mendatang, di Jakarta, Senin (29/8). Berdasarkan penilaian IKP, tiga dari tujuh provinsi yakni provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat masuk kategori Pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

  • TEMPO.COJakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan indeks ini adalah hasil riset ilmiah untuk mengidentifikasi kerawanan pemilu dalam pemilihan kepala daerah serentak, yang akan digelar pada 2017.

    "Ada 101 titik yang diidentifikasi terkait dengan kerawanan penyelenggara, kontestasi, dan partisipasinya," kata Muhammad di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.

  • Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2017, di Hotel Arya Duta, Jakarta, Senin (29/8/2016).

  • JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, Senin (29/8/2016) di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat.

    Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan IPK Pilkada Serentak 2017 ini adalah salah satu produk hasil penelitian Bawaslu RI terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

  • Dipublikasikan tanggal 29 Agt 2016

    (Antara)-Untuk mewujudkan pilkada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan asas demokratis, Badan Pengawas Pemilu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah tahun 2017. Dengan adanya ikp 2017 diharapkan dapat mencegah potensi pelanggaran dan kerawanan, dalam pelaksanaan Pilkada 2017.

  • Profil Pilkada Sulbar 2017
    Profil Pilkada Sulbar 2017
  • Seminar Internasional Semarang 2016
    Seminar Internasional Semarang 2016
  • Launching Indeks Kerawanan Pemilu 2017
    Launching Indeks Kerawanan Pemilu 2017
  • Tutorial Layanan Informasi Publik
    Tutorial Layanan Informasi Publik
  • HUT 71 Kemerdekaan Republik Indonesia
    HUT 71 Kemerdekaan Republik Indonesia
  • Pelantikan CPNS 2015 BAWASLU RI Full Version
    Pelantikan CPNS 2015 BAWASLU RI Full Version
  • SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1437 H
    SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1437 H
  • Peta Pilkada Serentak 2017
    Peta Pilkada Serentak 2017
  • Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
    Pencanangan Pembangunan Zona Integritas