Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan 2015 BAWASLU RI Awasi Dan Kawal Pilkada Agar Jujur Adil Aman Dan Berintegritas Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia Bawaslu Menempati Posisi ke 8 Dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Non Kementerian Tahun 2015 Dari Komisi Informasi Pusat Bawaslu Menerima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Dengan Predikat Nilai "B"(Baik) Dari Kemenpan-RB

Press Release

Rabu, 9 Desember 2015 17:45 WIB

Berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan tim supervisi Bawaslu RI terkait informasi awal Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sabtu, 5 Desember 2015 12:12 WIB

POTRET HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.

Senin, 30 Maret 2015 15:02 WIB

Jakarta, BAWASLU – Dalam rangka menghadapi gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ya

Regulasi

Tentang:
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM PROVINSI ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI ACEH
Unduhan
Tentang:
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI ACEH
Unduhan
Tentang:
PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI
Unduhan
Tentang:
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Unduhan
Tentang:
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Unduhan
Tentang:
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG Dl LUAR UNTUK PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
Unduhan
Tentang:
Penunjukan Role Model dan Agents Of Change di Lingkungan Badan Pengawas Pemihan Umum Tahun 2016
Unduhan
Tentang:
Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan studi lapangan mahasiswa/i UMY di Bawaslu Rl, dan atau kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Unduhan
Tentang:
Petunjuk Teknis Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu
Unduhan
Tentang:
PROSEDUR PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Unduhan
Senin, 29 Agustus 2016 23:19 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Guna mematangkan jajaran pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota dalam menyelesaikan sengketa pemilihan pada Pilkada 2017 mendatang, Bawaslu RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 selama tiga hari sejak Senin (29/8) hingga Rabu (31/8) di Hotel Golden Boutiqe Jakarta.

Senin, 29 Agustus 2016 17:56 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 mendatang, di Jakarta, Senin (29/8). Berdasarkan penilaian IKP, tiga dari tujuh provinsi yakni provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat masuk kategori Pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

Senin, 29 Agustus 2016 16:50 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, Senin (29/8), di Hotel Aryaduta, Jakarta.

 

IKP 2017 ini adalah salah satu produk hasil penelitian Bawaslu RI terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

 

Jumat, 26 Agustus 2016 20:21 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua dan Pimpinan Bawaslu bertemu Jaksa Agung H.M. Prasetyo dan jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta, Jumat (28/8). Dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu menyampaikan beberapa hal penting terutama dalam hal penegakkan hukum pidana pemilu.

Jumat, 26 Agustus 2016 10:07 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan segera menyerahkan rancangan Revisi Undang-Undang Pemilu ke DPR. Revisi UU yang diajukan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota Legislatif, UU tentang Pemilihan Presiden, dan UU tentang Penyelenggaraan Pemilu.

 

Kamis, 25 Agustus 2016 22:13 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar pencairan anggaran untuk Pilkada 2017 diminta segera diselesaikan oleh kepala daerah di 101 daerah yang menggelar Pilkada. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Peraturan KPU (PKPU) di Gedung DPR, Kamis (26/8), Bawaslu, DPR, KPU, dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sepakat batas akhir  NPHD pada 15 September 2016.

 

Selasa, 1 Desember 2015 11:08 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Nasrullah geram dengan permasalahan minimnya dukungan pemerintah daerah dalam Pemilihan Gubernur,  Bupati, dan Walikota 2015.  Hingga kini setidaknya masih terdapat 31 kabupaten/kota yang anggaran pengawasannya bermasalah.

 

Selasa, 8 Maret 2016 10:15 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menggelar Bawaslu Jateng Award 2016 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Selasa malam (7/03). Bawaslu Award ini merupakan ajang penghargaan yang pertama kali diselenggarakan oleh Bawaslu Jateng.

 

Ketua Bawaslu Jateng, Abhan, dalam sambutannya mengatakan dalam Bawaslu Jateng Award 2016, Bawaslu Jateng melibatkan tim eksternal dalam penilaian.

 

Senin, 20 Juni 2016 21:22 WIB

Muna, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kedua di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang digelar pada hari Minggu 19 Juni 2016 disambut dengan antusias oleh masyarakat Muna.

 

Hal Itu dapat dilihat dengan banyaknya warga yang hadir di kedua TPS tersebut. Bukan hanya pemilih, warga sekitar dan para tim dari semua pasangan calon juga turut memantau dan menunggu hasil dari PSU itu.

Jumat, 4 Juli 2014 13:54 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghimbau agar para Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, juga dihimbau agar pada masa tenang tidak ada lagi tindakan berbau kampanye, apalagi kampanye hitam yang menjelek-jelekkan.

Senin, 4 Agustus 2014 16:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqqie menganjurkan agar pihak-pihak yang tidak puas dan merasa ada kecurangan dalam pelaksanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 untuk menyelesaikannya di pengadilan. Ia tidak membenarkan adanya cara-cara kekerasan untuk melampiaskan ketidakpuasan terhadap Pilpres.

Kamis, 11 Desember 2014 17:58 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Peran Pengawas Pemilu sudah mulai dirasakan dalam rangka Pengawasan pelaksanaan Pemilu 2014 silam. Kiprahnya, ditunggu pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 2015 mendatang. Namun, apakah perlu ada perbaikan terhadap lembaga pengawas pemilu ke depan?

Senin, 29 Agustus 2016 17:56 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 mendatang, di Jakarta, Senin (29/8). Berdasarkan penilaian IKP, tiga dari tujuh provinsi yakni provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat masuk kategori Pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

Jumat, 26 Agustus 2016 20:21 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua dan Pimpinan Bawaslu bertemu Jaksa Agung H.M. Prasetyo dan jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta, Jumat (28/8). Dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu menyampaikan beberapa hal penting terutama dalam hal penegakkan hukum pidana pemilu.

Rabu, 24 Agustus 2016 23:21 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian menerima Bawaslu dalam rangka membahas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/8).

Kamis, 18 Agustus 2016 11:54 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie memimpin upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di halaman parkir Gedung Bawaslu, Rabu (17/8). Dalam pidatonya, ia mengingatkan kepada jajaran pengawas pemilu untuk memaknai kemerdekaan dengan memastikan hukum dan etika pemilu dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kamis, 18 Agustus 2016 11:49 WIB

Suasana berbeda tampak rangkaian peringatan HUT ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia bagi jajaran pengawas pemilu se Indonesia. Untuk pertama kalinya, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengumpulkan seluruh anggota Bawaslu dan Kepala Sekretariat Bawaslu provinsi se Indonesia untuk acara keakraban dalam kegiatan family gathering di Lembang, Jawa Barat.

Jumat, 8 Juli 2016 18:28 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Innalilahi wa inailahi rojiun, berita duka datang bagi demokrasi di Indonesia. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meninggal dunia pada Kamis (7/7) malam di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Kepergian beliau sangat mendadak dan belum dapat dipastikan apa penyebabnya. 

Selasa, 26 April 2016 11:01 WIB

FUNGSI dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu diusulkan akan diperkuat dalam revisi Undang-Undang 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemerintah dan DPR pada prinsipnya sepakat memberikan perluasan kewenangan kepada Bawaslu sehingga dapat mengadili dan memberikan sanksi apabila terjadi bentuk pelanggaran pemilu.

Selasa, 26 April 2016 09:38 WIB

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui perlu adanya penguatan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni bisa menjatuhkan sanksi administratif. Dengan begitu, kata dia, penegakkan hukum terkait sanksi administratif tidak akan berlarut-larut.

Selasa, 26 April 2016 09:33 WIB

Jakarta, Beritaempat – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pemerintah mengusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki wewenang untuk mengadili hingga mendiskualifikasi para pasangan calon (paslon) kepala daerah.

 

“Secara administrasi Bawaslu bisa mengadili, sampai pada pembatalan pencalonan, dan sampai diskualifikasi,” ujar Sumarsono saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (25/4).

 

Senin, 25 April 2016 11:13 WIB

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara mempertegas pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam pilkada. "Kalau ingin betul-betul memberikan efek jera, sanksinya harus tegas dan terbuka untuk umum," kata anggota Bawaslu Nasrullah dalam seminar nasional bertajuk Evaluasi Pilkada Serentak 2015, di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sabtu (23/4).

Senin, 25 April 2016 11:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu menilai positif penambahan kewenangan oleh Pemerintah dan DPR untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa, termasuk pelanggaran politik uang. Selain mempercepat proses penindakan, hal itu juga mencegah terjadinya pelanggaran.

Rabu, 6 April 2016 10:22 WIB

Koran Sindo, Jakarta - Pilkada serentak 2017 diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp2,97 triliun.

  • Tutorial Layanan Informasi Publik
    Tutorial Layanan Informasi Publik
  • HUT 71 Kemerdekaan Republik Indonesia
    HUT 71 Kemerdekaan Republik Indonesia
  • Pelantikan CPNS 2015 BAWASLU RI Full Version
    Pelantikan CPNS 2015 BAWASLU RI Full Version
  • SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1437 H
    SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1437 H
  • Peta Pilkada Serentak 2017
    Peta Pilkada Serentak 2017
  • Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
    Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
  • Seminar International - Demokrasi, Pemilu dan Pengawasan Pemilu
    Seminar International - Demokrasi, Pemilu dan Pengawasan Pemilu
  • Sosialisasi Pulau Pemilu - Bawaslu Provinsi Bangka Belitung
    Sosialisasi Pulau Pemilu - Bawaslu Provinsi Bangka Belitung
  • Sosialisasi Pulau Pemilu - Bawaslu Provinsi Bangka Belitung
    Sosialisasi Pulau Pemilu - Bawaslu Provinsi Bangka Belitung