Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan 2015 BAWASLU RI Awasi Dan Kawal Pilkada Agar Jujur Adil Aman Dan Berintegritas Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia Bawaslu Menempati Posisi ke 8 Dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Non Kementerian Tahun 2015 Dari Komisi Informasi Pusat Bawaslu Menerima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Dengan Predikat Nilai "B"(Baik) Dari Kemenpan-RB

Press Release

Rabu, 9 Desember 2015 17:45 WIB

Berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan tim supervisi Bawaslu RI terkait informasi awal Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sabtu, 5 Desember 2015 12:12 WIB

POTRET HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.

Senin, 30 Maret 2015 15:02 WIB

Jakarta, BAWASLU – Dalam rangka menghadapi gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ya

Regulasi

Tentang:
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM PROVINSI ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI ACEH
Unduhan
Tentang:
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI ACEH
Unduhan
Tentang:
PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI
Unduhan
Tentang:
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Unduhan
Tentang:
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Unduhan
Tentang:
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG Dl LUAR UNTUK PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
Unduhan
Tentang:
Penunjukan Role Model dan Agents Of Change di Lingkungan Badan Pengawas Pemihan Umum Tahun 2016
Unduhan
Tentang:
Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan studi lapangan mahasiswa/i UMY di Bawaslu Rl, dan atau kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Unduhan
Tentang:
Petunjuk Teknis Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu
Unduhan
Tentang:
PROSEDUR PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Unduhan
Selasa, 26 Juli 2016 21:21 WIB

Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 harus lebih baik dari Pilkada sebelumnya.  Terdapat 5 (lima) syarat supaya pelaksanaan Pilkada 2017 nanti berjalan sesuai yang diharapkan bersama. Pertama regulasi yang jelas dan tegas. Kedua peserta pemilu yang kompeten. Ketiga pemilih yang cerdas. Keempat Birokrasi yang netral. Dan yang kelima penyelenggara pemilu yang independen dan netral.

 

Senin, 25 Juli 2016 20:25 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan  pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas fungsi masing-masing. Selain itu, semuanya meski memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga, menggunakan, mengelola, dan melaporkan BMN tersebut.

 

Sabtu, 23 Juli 2016 21:08 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 dilakukan melalui satu atap. Pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Panwaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu harus menghilangkan ego masing-masing ketika ada hal-hal yang tidak prinsip. Mari kita lebur dalam sentra Gakkumdu satu atap ini.

 

Rabu, 20 Juli 2016 16:48 WIB

 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Reviewer, berikut 10 artikel terbaik yang dapat diterbitkan ke dalam jurnal Bawaslu edisi 1 tahun 2016. 10 artikel terbaik ini didapatkan dari hasil penilaian terhadap  artikel yang masuk ke panitia. Tim reviewer tersebut adalah:

1. Dr. Kushandajani, MA

2. Yuwanto, Ph.D,

3. Dr. Teguh Yuwono.,M.Pol.Admin.

 

No

Selasa, 19 Juli 2016 17:27 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Setelah penambahan kewenangan terhadap Bawaslu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bawaslu  melakukan serangkaian kegiatan untuk menjalankan amanat yang tertuang dalam UU tersebut dengan tepat. Bawaslu berdiskusi dengan Redaksi Harian Kompas, Selasa (19/7), untuk berbagi informasi sekaligus meminta masukan terkait tambahan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam pengawasan pemilihan kepala daerah.

 

Selasa, 19 Juli 2016 15:17 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan “kompas” (pedoman) bagi internal pengawas pemilu dalam rangka mengefektifkan fungsi pencegahan dan penanganan pelanggaran pada Pilkada. Kehadiran kompas akan sangat membantu untuk menentukan arah yang akan dituju.

 

Jumat, 12 Juni 2015 20:47 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merayakan hari lahirnya yang ke - 3 di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14, Jakarta Pusat, Jum'at (12/6).

Senin, 26 Januari 2015 13:37 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sudah disetujui oleh DPR. Ini menandakan Pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada 2015 akan dilaksanakan secara langsung.

Oleh karena itu, dalam apel pagi, Senin (26/1), Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan kepada jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik menghadapi Pilkada tersebut.

Selasa, 19 Juli 2016 14:14 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa terdapat tiga sistem pijakan dalam konstruksi Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Yaitu struktur, pranata (aturan), dan kultur.

 

Rabu, 16 Juli 2014 23:05 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komnas HAM dan Bawaslu berencana terjun bersama dalam pengawasan langsung daerah-daerah yang menjadi titik rawan terhadap manipulasi hak-hak pilih warga negara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 lalu. Selain itu, 6 kantor perwakilan Komnas HAM yang akan menjadi posko pengaduan sebagai wadah untuk menampung kekecewaan dan pelanggaran soal hak pilih.

Senin, 29 Februari 2016 12:13 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, insiden pengrusakan dan pembakaran Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lalu, bukan karena kelemahan pengawas pemilu. Insiden itu terjadi karena adanya pihak-pihak yang tidak bisa menerima rekomendasi Bawaslu Provinsi Kaltara.

Rabu, 4 November 2015 11:43 WIB

Batam, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengingatkan kepada seluruh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota seluruh Indonesia agar mengikuti arahan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dalam menangani kasus dalam pemilihan kepala daerah 2015. Jangan sampai panwas menyampingkan arahan dari Bawaslu RI atau Provinsi.

Jumat, 8 Juli 2016 18:28 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Innalilahi wa inailahi rojiun, berita duka datang bagi demokrasi di Indonesia. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meninggal dunia pada Kamis (7/7) malam di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Kepergian beliau sangat mendadak dan belum dapat dipastikan apa penyebabnya. 

Senin, 27 Juni 2016 23:21 WIB

Serang, Banten - Dalam revisi UU Pilkada disebutkan bahwa memberikan uang atau materi lainnya meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye saat pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah dinilai tidak masuk dalam politik uang. Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto menolak pasal tersebut melegalkan politik uang.

Jumat, 24 Juni 2016 00:23 WIB

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu dari  tiga Provinsi di luar Pulau Jawa yakni Maluku Utara, Papua dan Sulawesi Tenggara menjadi tim terbaik dalam pelaksanaan training of trainers (ToT) yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, di Bekasi, 20 s.d 23 Juni 2016.

Senin, 20 Juni 2016 17:33 WIB

Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan pelatihan bagi fasilitator (training of trainers) yang akan memberikan bimbingan teknis bagi Pengawas pada Pemilihan  Kepala Daerah pada Tahun 2017, di Bekasi, Senin (20/6).

Kamis, 12 Mei 2016 17:07 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Puluhan orang yang mengaku dari Kabupaten Mamberamo Raya, Papua mendatangi kantor  Bawaslu, di Jakarta, Kamis (11/5) dan mendesak Bawaslu untuk mengeluarkan surat keputusan untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon yang bertarung di Pilkada Mamberamo Raya.

Kamis, 7 April 2016 20:22 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap II pada 15 Februari Tahun 2017 di 101 daerah, salah satunya di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam mempersiapkan pesta rakyat di Kota Salatiga tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan MH. Tahmrin Jakarta, Kamis (7/4).

Selasa, 26 April 2016 11:01 WIB

FUNGSI dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu diusulkan akan diperkuat dalam revisi Undang-Undang 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemerintah dan DPR pada prinsipnya sepakat memberikan perluasan kewenangan kepada Bawaslu sehingga dapat mengadili dan memberikan sanksi apabila terjadi bentuk pelanggaran pemilu.

Selasa, 26 April 2016 09:38 WIB

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui perlu adanya penguatan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni bisa menjatuhkan sanksi administratif. Dengan begitu, kata dia, penegakkan hukum terkait sanksi administratif tidak akan berlarut-larut.

Selasa, 26 April 2016 09:33 WIB

Jakarta, Beritaempat – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pemerintah mengusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki wewenang untuk mengadili hingga mendiskualifikasi para pasangan calon (paslon) kepala daerah.

 

“Secara administrasi Bawaslu bisa mengadili, sampai pada pembatalan pencalonan, dan sampai diskualifikasi,” ujar Sumarsono saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (25/4).

 

Senin, 25 April 2016 11:13 WIB

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara mempertegas pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam pilkada. "Kalau ingin betul-betul memberikan efek jera, sanksinya harus tegas dan terbuka untuk umum," kata anggota Bawaslu Nasrullah dalam seminar nasional bertajuk Evaluasi Pilkada Serentak 2015, di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sabtu (23/4).

Senin, 25 April 2016 11:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu menilai positif penambahan kewenangan oleh Pemerintah dan DPR untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa, termasuk pelanggaran politik uang. Selain mempercepat proses penindakan, hal itu juga mencegah terjadinya pelanggaran.

Rabu, 6 April 2016 10:22 WIB

Koran Sindo, Jakarta - Pilkada serentak 2017 diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp2,97 triliun.

  • SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1437 H
    SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1437 H
  • Peta Pilkada Serentak 2017
    Peta Pilkada Serentak 2017
  • Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
    Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
  • Seminar International - Demokrasi, Pemilu dan Pengawasan Pemilu
    Seminar International - Demokrasi, Pemilu dan Pengawasan Pemilu
  • Sosialisasi Pulau Pemilu - Bawaslu Provinsi Bangka Belitung
    Sosialisasi Pulau Pemilu - Bawaslu Provinsi Bangka Belitung
  • Sosialisasi Pulau Pemilu - Bawaslu Provinsi Bangka Belitung
    Sosialisasi Pulau Pemilu - Bawaslu Provinsi Bangka Belitung
  • Sosialisasi Reformasi Birokrasi BAWASLU RI versi Absensi (R)
    Sosialisasi Reformasi Birokrasi BAWASLU RI versi Absensi (R)
  • Bawaslu Info v.5
    Bawaslu Info v.5
  • Sosialisasi Reformasi Birokrasi BAWASLU RI versi Absensi
    Sosialisasi Reformasi Birokrasi BAWASLU RI versi Absensi