Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menyampaikan tantangan penundaan Pilkada 2020 di Indonesia kepada Global Network on Electoral Justice (GNEJ) melalui rapat internasional virtual, Kamis (30/04/2020) malam.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, dengan adanya pandemik covid-19, pilkada yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020 di 270 wilayah ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri khususnya Bawaslu sebagai lembaga pengawas pilkada.
“Tahapan teknis oleh KPU tertunda. Pengawasan oleh Bawaslu pun jeda. Di tengah pandemik covid-19, harus memikirkan persiapan yang matang jika pilkada harus dilakukan 9 Desember 2020,” sambung Abhan yang didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja serta Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro.
Dia menambahkan, bila pemungutan suara benar-benar terlaksana 9 Desember 2020, penyelenggara pemilu akan mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan protokol pencegahan covid-19. "Ini menjadi penting dilakukan demi keselamatan masyarakat sebagai pemilih," tuturnya.
Selain itu, dirinya mengakui, saat ini penting untuk mengubah metode-metode yang konvensional menjadi virtual guna mencegah penyebaran virus Korona, misalnya kampanye virtual dan rekapitulasi suara secara elektronik.
Pria asal Pekalongan Jawa Tengah ini mengungkapkan, dalam tahapan pencalonan, proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih serta verifikasi faktual pencalonan syarat dukungan akan menjadi kendala dalam masa pandemi covid-19. Tetapi, dia meyakini, penyelenggara pemilu akan melakukan penyesuaian selama masa pandemik dengan memperhatiakan prokotol pencegahan covid-19.
“Semua akan ada protokol pencegahan atau penularan covid-19 jika tahapan pilkada dimulai kembali,” tegas Abhan.
Román Jáquez Liranzo, Judge President of the Superior Electoral Court of the Dominican Republic (Presidency) menyatakan, covid-19 ini terjadi diseluruh negara. Menurutnya, di Republik Dominika seharusnya ada pemilu pada Februari 2020. "Tetap melaksanakan proses karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia dan berusaha mengurangi imbas yang terjadi. Ada peradilan tinggi negara yang mengawasi proses pemilunya," jelas dia.
Imbas dari tetap digelarnya pemilu tersebut, ungkap dia, berkurangnya proses hingga 50 persen. "Terjadinya pemadatan. Bisa akses, tetapi tidak memahami caranya tehknologi informasi (TI). Seharusnya ada program yang diskinronisasikan,"akunya.
Sementara Katheleen dari Global Strategy and Technical Leadership of IFES Amerika Serikat (AS) memaparkan terkait pemilu di AS yang sudah memiliki jadwal yang sangat padat pada 3 November 2020. Meskipun, sambung dia, TPS itu dilakukan dekat dengan rumah mereka, dan mereka bisa naik kendaraan, tetap saja membuat masyarakat takut akibat pandemik covid-19 ini.
Soal teknologi, dia menyebutkan, bisa saja ada kemungkinan scan atau penjarahan data. "Ketika bicara soal akses maka akan bicara soal keamanan data bagaimana memastikan untuk tidak terjadi kepalsuan. Benar atau tidak tanda tangannya? Bukan soal lembaga elektoral (penyelenggara pemilu) saja, tetapi semua kementerian dan lembaga lainnya," tutur dia.
Selain itu, kata dia, AS juga punya persoalan untuk sensus, karena KPU negara tersebut harus melakuakn verifikasi faktual. "Selama Covid-19 tidak hilang sempurna khususnya di AS, maka proses tersebut tidak dapat dilakukan," imbuhnya.
Kemudian perwakilan Hakim MA/MK Spanyol memaparkan terkait kesetaran gender dan independensi. Kondisi pandemik covid-19 menurut mereka, berpengaruh kepada elektoral dan juga kepada kesehatan publik. "Bagaimana memastikan agar agenda pemilu dapat dilakukan. Di Spanyol sendiri, akan mencoba pertama kali teknik pemilihan secara jarak jauh meskipun memang ada kekhawatiran, ada keraguan atas legitimasi hasil. Saat ini Spanyol sudah memasuki persiapan untuk pemilu presiden," sebutnya.
“Ini harus dilakukan walaupun secara Undang-Undang proses elektoral tidak pernah di-design dalam krisis seperti saat ini,” pungkas perwakilan dari Spanyol tersebut.
Di luar itu, mereka juga meminta masyarakat harus beradaptasi dengan situasi tidak normal ini. "Harus membiasakan diri dengan cara online. Proses demokrasi akan menghadapi kendala dan tantangan. Tetap berkomunikasi dengan baik," tegas dia.
José Luis Vargas Valdez, Justice of the TEPJF of Mexico (Hakim Peradilan Pemilu Meksiko) menguraikan keadaan saat ini yang membuat semua menderita hampir seluruh dunia. "Tidak ada yang berbeda, semua berdampak dahsyat bagi kita semua. Tidak perlu modifikasi, observasi, namun pengukuran dan evaluasi juga perlu dilakukan. Kita semua berubah haluan. Dari yang tidak online menjadi online. Tidak virtual, akhirnya menjadi virtual," urainya.
Hal tersebut menurutnya membutuhkan perubahan administrasi. Di Meksiko sendiri langsung berhubungan dengan pihak perusahan teknologi yang memiliki akses. "Sangat banyak sekali berita bohong dan tidak semua orang siap menerima teknologi itu. Kami melakukan survei pengunaan teknologi kepada masyarakat bagaimana menurut mereka (masyarakat) terkait hal ini? Namun hampir 50 persen mengatakan ragu dengan proses karena bisa di-hack, bisa diubah hasilnya bagus atau tidak," dia memaparkan.
"Selanjutnya, kami berpikir bagaimana dengan proses pemilu. Setiap warga negara punya hak pilih di satu sisi, masyarakat juga memiliki hak untuk sehat. Bagaiamana mereka mau memilih, kalau mereka tidak sehat. Harus ada respon dari penyelenggara pemilu dan pemerintah" tambah dia.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Irwan
 |
 |
Webmail
