Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa ditekan dengan kehadiran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Menurutnya, potensi kerawanan pelanggaran pidana pemilihan (pilkada) masih sangat tinggi.
“Potensi pelanggaran setelah putusan MK (digelarnya PSU) sangat tinggi. Terutama di daerah yang terdapat calon petahana. Dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu juga ada politik uang dan pembagian sembako kepada masyarakat,” ungkapnya dalam Diskusi Penyusunan Strategi dan Analisis Pengawasan dalam Pemungutan Suara Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi, Jumat, (26/3/2021).
Baca juga: Lima Pimpinan Lembaga Teken SKB Pedoman Pengawasan Netralitas ASN untuk Pilkada 2020
Dalam mencegah potensi pelanggaran pidana, lanjutnya, Bawaslu tak bisa sendirian. Untuk itu, dia meyakinkan perlu menggandeng beberapa pihak terkait seperti dari kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. "Untuk menekan terjadinya pelanggaran, maka kehadiran Sentra Gakkumdu Sangat Dibutuhkan,” tutur dia.
Pada acara diskusi ini, Dewi menyatakan adanya masukan baik dari kejaksaan, kepolisian, pemantau pemilu, dan pakar pidana dalam menangani potensi pelanggaran pidana pemilihan. Masukan tersebut baginya sangat dibutuhkan untuk menentukan Sentra Gakkumdu ke depannya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Irwan
 |
 |
Webmail
