Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dalam tahapan Pemilu 2024 yang berlangsung, bisa saja angka kerawanan Pilkada 2024 bisa lebih besar dari Pilpres 2024. Hal ini menurutnya dikarenakan persaingan calon kepala daerah (cakada) yang sangat tinggi di masing-masing daerah seluruh Indonesia.
"Waktu berhimpitan, bisa lebih ramai pilkada (laporan pelanggaran) karena semua cakada akan bersaing, itu yang akan kita hadapi pada beberapa bulan ke depan," jelas Bagja saat menerima kunjungan kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri angkatan 33 Lemdiklat Polri di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (13/4/2024).
Melihat tahapan yang tengah berjalan, Bagja berharap baik TNI, Polri, dan kejaksaan dapat terus bersinergi dengan Bawaslu. Terlebih dia menyoroti soal persiapan jelang penetapan hasil, akan ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK).
"Kami juga tengah menyiapkan jajaran kami untuk mempersiapkan berkas, karena hanya tiga hari setelah penetapan laporan tim paslon pasti mulai berdatangan," ucap dia.
Walau begitu kabar baiknya, Bagja menuturkan, Pemilu 2024 persentase politisasi SARA (suku; agama; ras; dan antargolonngan) serta hoaks di media sosial tidak semencolok Pemilu 2019. Untuk Pilkada 2024 sendiri Bagja menyatakan Bawaslu akan terus memantau pergerakan kerawanan dari berbagai sisi
"Jadi sekarang masih terkendali kalau berkaca tanggal segini, 15 hari setelah pemungutan suara pasti ada demonstran protes soal hal hal tersebut. Semoga tetap kondusif," jelasnya.
Editor: Ranap THS
Foto: Reyn Gloria
 |
 |
Webmail
