• English
  • Bahasa Indonesia

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung bersama Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana. Dalam peresmian tersebut, Bagja berharap Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat menjadi pusat pembahasan proses demokrasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi kinerja Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) pada pengawasan Pemilu 2024. Dia meminta kinerja yang baik dalam pengawasan pemilu di luar negeri itu bisa dibuat buku.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) telah melakukan pencegahan selama pemilu sebanyak 16.615 upaya pencegahan. Hal itu tercatat, sebagai provinsi kedua terbanyak yang melakukan pencegahan setelah Jawa Tengah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda bangga atas pencapaian kinerja Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwas LN) selama Pemilu 2024 berlangsung.

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Senin, 30 Oktober 2023 - 10:30 WIB

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan bahwa perbedaan pilihan dan sikap dalam pemilu adalah hal yang lumrah. Namun, diharapkan perbedaan itu tidak memecah belah kesatuan bangsa Indonesia. Sebab, pada dasarnya tujuan pemilu adalah mencapai masyarakat yang demokratis, adil dan makmur.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Minggu, 29 Oktober 2023 - 19:30 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyerukan untuk mahasiswa agar dapat terus menjadi agen pengawasan dalam Pemilu 2024 saat ini. Dia melihat salah satu caranya dengan ikut memantau dan mengawasi pelanggaran di lingkungan sekitar.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Sabtu, 28 Oktober 2023 - 21:30 WIB

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan seluruh jajaran Sekretariat Panwaslu LN bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan anggarannya. Menurutnya, Anggaran yang didapatkan Panwas LN berasal dari negara, untuk itu harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

"Karena dana ini dari negara dan dari rakyat, tentu dana ini harus dapat di pertanggungjawabkan," ujarnya, di Bali, Sabtu (28/10/2023).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Sabtu, 28 Oktober 2023 - 19:30 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memandang perlu melakukan koordinasi untuk mendudukkan kewenangan masing-masing instansi dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran netralitas anggota TNI-Polri, termasuk netralitas ASN dalam lingkungan lembaga TNI-Polri.

Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Puadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Netralitas TNI, Polri dan ASN dalam Pemilu 2024, di Bali, (28/10/2023).

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Sabtu, 28 Oktober 2023 - 16:30 WIB

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak para aktivis Pemuda yang ada di Bali terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024. Bagi dia, keterlibatan aktifis sebagai 'agent of social control' sangat penting untuk menyukseskan hajatan perwujudan kedaulatan rakyat tersebut.

Ditulis oleh : irwan
pada : Sabtu, 28 Oktober 2023 - 07:43 WIB

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Formulir Model A (Form A) menjadi barang yang sangat amat penting bagi jajaran pengawas pemilu, karena di dalamnya bukan hanya data hasil pengawasan. Tetapi juga dapat sebagai bukti ketika ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Jumat, 27 Oktober 2023 - 22:11 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjabarkan manfaat dari netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemilu. Dia juga menyebutkan, adanya kendala dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, khususnya dalam rekomendasi hasil penanganan oleh Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Jumat, 27 Oktober 2023 - 22:01 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn mengungkapkan butuhnya peran serta masyarakat menjadi pengawas pemilu partisipatif sebagai mitra Bawaslu dalam mencegah dan menangkal pelanggaran pemilu. Menurutnya, peran masyarakat sangat strategis karena akan kesulitan bagi Bawaslu untuk mengawasi pemilu tanpa peran serta masyarakat.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 27 Oktober 2023 - 16:58 WIB




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu mendorong Pemilu 2024 lebih responsif dan inklusif gender. Untuk saat ini, kata dia, telah ada kemajuan terkait keterwakilan perempuan, misalnya secara regulasi.

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Jumat, 27 Oktober 2023 - 14:22 WIB


Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pengawasan partisipasi kelompok pemuda memiliki tiga kekuatan di Pemilu 2024 yaitu kekuatan jumlah, karakter, dan prinsip. Hal tersebut dia sampaikan dalam Forum Pemuda Nasional ke 2 di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Halaman

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pengumuman Wilayah 1 Sumatera Selatan

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0447/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemiliha

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0448/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

File Pendukung: 

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text