Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Bawaslu Sampaikan Masukan Terhadap RPKPU Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan beberapa poin masukan terhadap Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Pemerintah, Rabu (15/5/2024).

Padatnya Tahapan Pillkada 2024, Bawaslu Daerah Diminta Persiapkan Perekrutan PKD

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mengingat padatnya tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 2024 (biasa disebut Pilkada 2024) yang beririsan dengan tahapan Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Bawaslu daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) mempersiapkan perekruta

Resmikan Kantor, Bagja Harap Bawaslu Bandar Lampung Jadi Pusat Pembahasan Proses Demokrasi

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung bersama Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana. Dalam peresmian tersebut, Bagja berharap Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat menjadi pusat pembahasan proses demokrasi.

Tahapan Pilkada 2024 Sudah Berjalan, Bawaslu Ingin Sentra Gakkumdu Pilkada Segera Dibentuk

Apresiasi Panwaslu LN, Hasil Pengawasan Pemilu 2024 di Luar Negeri akan Dibukukan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi kinerja Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) pada pengawasan Pemilu 2024. Dia meminta kinerja yang baik dalam pengawasan pemilu di luar negeri itu bisa dibuat buku.

Sekjen Bawaslu Terima Hibah Lahan dari Pemda Bone Bolango

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten

pada : Sabtu, 17 Oktober 2020 - 07:30 WIB

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum -
Bawaslu menerima hibah tanah seluas 5.000 meter persegi dari Pemda Kabupaten Bone Bolango. Penandatanganan pemberian hibah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro dan Sekda Kabupaten Bone Bolango Ishak Ntoma.

Sentra Gakkumdu Lakukan Rapat Terkait Laporan Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Dokumen Syarat Calon Di Pilkada Mateng

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:33 WIB

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sulbar melakukan rapat. Rapat tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu salah satu syarat calon pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Mamuju Tengah.

Bawaslu Provinsi Lampung Keluarkan 9 Surat Peringatan Kepada Paslon yang Melanggar Protokol Covid-19

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:26 WIB

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan sedikitnya 9 (sembilan) surat peringatan langsung kepada pasangan calon Bupati/Wali Kota yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Surat peringatan terbanyak dari Bandar Lampung dengan 7 (tujuh) buah.

Bawaslu Provinsi Lampung Rekomendasikan 26 ASN ke KASN Terkait Pelanggaran Netralitas ASN

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:20 WIB

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung merekomendasikan 26 (dua puluh enam) aparatur sipil negara (ASN) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rekomendasi tersebut berasal dari temuan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Afifuddin : ASN Harus “Bunuh" Ekspresi dalam Pilkada

Ditulis oleh : nurisman

pada : Kamis, 15 Oktober 2020 - 23:46 WIB

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak politik untuk memilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020 berdasarkan penilaian diri sendiri, akan tetapi, ASN dilarang untuk mengungkapkan ekspresi pilihanya kepada orang lain, demi menjaga netralitasnya sebagai aparatur negara.

Kunjungi Bawaslu Beltim, Abhan Ingatkan Panwascam Rajin Koordinasi

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten

pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 19:50 WIB

Manggar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ingatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) untuk terus melakukan koordinasi dengan Bawaslu kabupaten apabila menemui kendala di lapangan baik dari sisi pengawasan maupun penanganan pelanggaran.

Abhan Harap Buku Saku PTPS 2020 Jadi Penunjang Tupoksi PTPS

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 19:30 WIB

Tanjungpandan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap buku saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bisa menjadi instrumen penunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) PTPS saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020.

Diserbu Masyarakat, Antusias Calon Kader SKPP Tak Pernah Surut

Ditulis oleh : Hendi Purnawan

pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 11:36 WIB

Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Bagian Sosialisasi Bawaslu Faisal Rahman mengungkapkan antusias masyarakat untuk menjadi kader Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sangat tinggi. Pada SKPP 2019 lalu, terdapat 1.600 orang yang mendaftar. Setelah seleksi, susut menjadi 100 orang yang mendapat bimbingan teknis (bimtek) oleh Bawaslu. Tahun ini terdapat 15 provinsi yang melaksanakan SKPP dengan jumlah peserta daring mencapai 4.780 orang.

Afif: Standar Tata Laksana Pengawasan di TPS dalam Masa Pandemik Perlu Dirumuskan

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 07:00 WIB

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memandang perlunya perumusan standar tata laksana pengawasan di TPS pada saat pemungutan suara pilkada 9 Deserber 2020. Adanya pandemik covid-19 membuat standar tata laksana diperlukan untuk mencegah penularan covid-19 saat pemilih menunaikan hak pilihnya.

Abhan Minta Bawaslu Daerah Samakan Penanganan Larangan Penyahgunaan Kekuasaan

Ditulis oleh : nurisman

pada : Selasa, 13 Oktober 2020 - 17:12 WIB

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengharapkan jajaran pengawas di daerah tidak ada lagi perbedaan tafsir dalam menanganai pelanggaran sesuai Pasal 71 ayat 1,2 dan 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 terkait larangan-larang calon petahana untuk menyalahunakan kekuasaan, termasuk dalam netralitas aparatur sipil negara (ASN).