Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum-
Tiap daerah miliki kekhasan tersendiri dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mencontohkan, Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki kerawanan tersendiri seperti karena letak geografis, serta relasi politik lokal yang kuat terkait adanya sumber daya alam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran menerapkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan SPBE pada Bawaslu.
Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty ajak mahasiswa jadi aktor pemilu, salah satunya dengan menahan untuk tidak menyebarkan informasi hoaks atau berita bohong dan menyesatkan. Sebab disinformasi pada Pemilu 2024 diprediksi akan tinggi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemiihan Umum – Bawaslu melakukan identifikasi masalah dalam perekrutan anggota Panitian Pengawas Kecamatan (Panwascam). Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyatakan berbagai identifikasi permasalahan guna mencari solusi sekaligus evaluasi dalam perekrutan panitia pengawas pemilu ‘ad hoc’ (sementara) yang pada awal tahun depan bakal membuka pendaftaran pengawas desa/kelurahan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap tiga hari jelang pemungutan suara atau yang kerap disebut sebagai masa tenang, justeru menjadi masa tidak tenang bagi pengawas pemilu. Sebab, Bawaslu kerap menemukan maraknya pelanggaran.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan penataan daerah pilihan (dapil) harus direncanakan dan ditetapkan agar dari awal kelompok-kelompok politik menyadari akan konsekuensi-konsekuensinya. Dia menyampaikan penetapan dapil merupakan salah satu standar pemilu demokratis menurut International IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance).
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melakukan inventarisasi persoalan proses seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2023-2028. Dia memantau sekaligus mengunjungi secara langsung di wilayah Pontianak, Kalbar, Jumat (18/11/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengimbau kepada partai politik calon peserta Pemilu 2024 untuk bersiap mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu jika ada proses yang janggal dalam verifikasi, pasca penetapan pada 14 Desember 2022 mendatang.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyamakan persepsi penanganan pelanggaran, Bawaslu telah melakukan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran bagi seluruh Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota dalam empat gelombang. Anggota Bawaslu Puadi menyatakan perlu memahami pembaharuan aturan teknis dengan membaca serta melatih praktik dalam kegiatan simulasi-simulasi.
POLMAN, Bawaslu Sulawesi Barat- Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada diharapkan akan berjalan dengan baik dan Provinsi Sulawesi Barat diharapkan mampu menorehkan sejarah sebagai provinsi dengan pelanggaran terkecil.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam acara Pelatihan Sosiokultural dan Pembangunan Karakter Pengawas Pemilu gelombang ketiga, Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta peserta yang merupakan pimpinan Bawaslu Provinsi se-Indonesia membangun hubungan erat atau sosio untuk saling menjaga sekaligus menjalani proses pembentukan karakter pengawas pemilu yang berintegritas. Dia berharap, pelatihan ini dapat berperan maksimal membentuk karakter pengawas pemilu yang taat aturan.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan melakukan evaluasi secara berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan evaluasi ini untuk meningkatkan kualitas dokumentasi dan informasi hukum secara keseluruhan, serta akan memberikan dampak yang baik juga bagi Bawaslu Republik Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengkonsultasikan tiga rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi II DPR RI, KPU, DKPP, dan Kemendagri. Dalam RDP itu, Komisi II DPR RI menyetujui dua Perbawaslu yakni Rancangan Pengawasan Partisipatif dan Rancangan Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilu, sementara Perbawaslu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilu masih perlu disempurnakan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sembilan Bawaslu Provinsi dan 122 Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengayaan terhadap dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) baru, yakni Perbawaslu 7 dan 8 Tahun 2022. Forum ini merupakan penyampaian pola penanganan pelanggaran yang disusun dalam Perbawaslu 7 dan 8 Tahun 2022 sehingga jajaran pengawas pemilu memiliki pemahaman yang sama dan teknis penerapan yang terukur dan sesuai prosedur.
