Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi atas proses pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang telah berakhir pada 14 Agustus 2022. Dia meminta semua pihak tetap mengawasi jalannya proses verifikasi administrasi yang berlangsung hingga 11 September 2022.

Meski pendaftaran parpol lancar, Bagja mengingatkan potensi sengketa pasti ada, namun dia berharap tidak sebanyak tahun-tahun pemilu yang lalu. Tim pengawasan Bawaslu pun akan terus siaga melakukan pengawasan secara melekat tahapan verifikasi administrasi.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk pemenuhan Belanja Operasional dan Anggaran Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024. Tetapi, di dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-254/MK.02/ 2022 tanggal 8 Agustus 2022, usulan tambahan anggaran Bawaslu untuk Belanja Operasional belum disetujui.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis kerap menjadi fenomena pada setiap pelaksanaan pemilu. Guna mengoptimalkan pencegahan netralitas ASN dalam pemilu, Bawaslu secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Netralitas ASN (SI-ASN) di Medan, Minggu (14/8/2022).

Kota Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengecek kesiapan jajaran pengawas pemilu yang ada di Kota Bogor  Jawa Barat. Dia mengingatkan agar para pengawas pemilu melakukan pengawasan secara melekat.

"Pengawasan secara melekat harus selalu dilakukan terutama pada tahapan Pemilu yang telah berjalan," serunya di Kantor Bawaslu Kota Bogor, Sabtu (13/8/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginstruksikan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat, mengenai penggunaan data diri sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik (parpol). Bawaslu juga mengimbau kepada aparatur sipil negara (ASN) di seluruh kementerian/lembaga dan anggota TNI/Polri untuk memeriksa nama dan nomor induk kependudukan (NIK)-nya.

Buton, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Buton menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Buton. Serah terima hibah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro dari Bupati Buton.

Gunawan menyambut baik langkah Pemda Buton yang telah menunaikan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan ini mewajibkan Pemda untuk memfasilitasi sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengimbau partai politik sediakan kelengkapan dokumen dengan baik sebelum melakukan pendaftaran. Pasalnya, kata dia, saat ini di Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya melakukan cek kelengkapan dokumen.

"Kami sudah kirim surat imbauan untuk parpol siapkan pemberkasan dokumen yang dibutuhkan dan yang diatur dalam undang-undang. Kami mendorong mereka siapkan dokumen dengan baik," ungkapnya, Jumat (12/8/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menjamin akan mempermudah akses bagi penyandang disabilitas yang ingin menyalurkan suaranya pada pemilu dan pemilihan. Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Bawaslu Lolly Suhenty saat audiensi dengan Pusat Pemilihan Umum Akses (Disabilitas), di kantor Bawaslu, Kamis, (11/8/2022).

"Jaminan hak pilih bagi disabilitas, menjadi konsentrasi serius Bawaslu memastikan pemilu aksesibel," ujarnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai Pemilu 2024 akan banyak dinamika utamanya banyak hal-hal tidak terduga seperti potensi pelanggaran. Maka dia melihat butuh kerja sama antar pemangku kepentingan untuk meminimalisir kemungkinan potensi konflik yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, Bawaslu selalu melibatkan kepolisian dalam melakukan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Menurutnya hal tersebut karena Bawaslu dan kepolisian sama-sama punya satu tujuan, yaitu ingin mencegah terjadinya gesekan atau konflik demi kelancaran pemilu dan pemilihan (pemerintah daerah).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mengimbau para kepala desa (kades) agar melakukan pengecekan data diri supaya namanya tidak dicatut partai politik (parpol) dalam proses pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Saat ini Pemilu 2024 memasuki tahapan pendaftaran dan verifikasi adminstrasi partai politik yang mana pengecekan dapat dilakukan pada kanal infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyepakati untuk mengembangkan nilai-nilai pengawasan partisipatif pemilu dalam masyarakat desa. Bawaslu juga mengajak Kemendes untuk mengingatkan para kepala desa (kades) agar menjaga netralitasnya dalam ajang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.