Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 termutakhir, sekaligus Pengawasan Pilkada 2020. Dalam data yang dihimpun Bawaslu, tingkat kerawanan Pilkada meningkat karena mewabahnya infeksi covid-19.

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, IKP ini dibuat berkala dalam rangka memasuki tahapan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan yang akan dimulai 24 Juni 2020. Data IKP termutakhir ini agak berbeda, karena didasarkan dari data di lapangan baik dari provinsi hingga kecamatan.

Wonogiri, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Hukum, Hubugan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar mengunjungi sebelas daerah di Jawa Tengah (Jateng). Dia melakukan pengecekan 'amunisi' infrastruktur dan keterampilan jajaran pengawas Pilkada 2020 yang perlu beradaptasi dengan situasi pandemik covid-19.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjabarkan, empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahapan verifakasi faktual (verfak) dukungan calon perseorangan.

Dewi menjelaskan, potensi pelanggaran berupa Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melakukan verifikasi, pendukung membantah memberikan dukungan, dan mengisi pernyataan tidak mendukung, pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara pemilihan, pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar revealed, there are articles with new norms included in several draft Bawaslu Regulations (Perbawaslu) that adjust the conditions and situations of handling the COVID-19 pandemic that has been approved by Commission II of the Indonesian Parliament.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, terdapat pasal-pasal dengan norma baru yang dicantumkan dalam beberapa rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang menyesuaikan kondisi dan situasi penanganan pandemik covid-19 yang sudah disetujui Komisi II DPR RI.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Mochammad Afifuddin believes the way the KPU conducts factual verification (verfak) of the nomination of the 2020 individual elections in the pandemic period must be with one perception. According to him, the same as verfak in the previous election, there are only additional rules regarding the necessity to implement COVID-19 preventive health protocol.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meyakini, cara KPU melakukan verifikasi faktual (verfak) pencalonan jalur perseorangan Pilkada 2020 di masa pandemik harus dengan satu persepsi. Menurutnya, sama seperti verfak pada pemilihan sebelumnya, hanya ada tambahan aturan mengenai keharusan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu daerah mematangkan persiapan pengawasan verifikasi faktual (verfak) pencalonan perseorangan untuk Pilkada 2020. Tahapan ini akan dimulai pada 24 - 29 Juni 2020.

Dia mengatakan, saat ini memang Peraturan KPU (PKPU) terkait pelaksanaan pilkada di tengah bencana nonalam masih dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah. Namun, Abhan menegaskan, tidak ada alasan bagi pengawas pemilu tidak melakukan tugasnya sebelum terbit PKPU terbaru.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan adanya potensi pelanggaran jenis baru dalam ajang Pilkada 2020 pada masa pandemik covid-19. Salah satunya terkait pembagian masker oleh tim sukses di sekitar TPS, apalagi masker yang berlogo paslon. Dia melihat hal ini bisa saja diselipkan uang (politik uang).

"Ini kerawanan (jenis) baru yang tercipta. Ini bisa saja terjadi dan tidak pernah terjadi sebelumnya", ucap M. Afifuddin di Kantor Bawaslu Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Jakarta, Election Supervisory Body - In dealing with the simultaneous elections of 2020, Bawaslu member Fritz Edward Siregar sees that some crucial issues must be faced. According to him, this needs to be a joint concern of both the election organizers, the government, and the community.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melihat ada beberapa isu krusial yang harus dihadapi. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian bersama baik penyelenggara pemilihan, pemerintah, dan masyarakat.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar appreciated the plan of the social media company Facebook to launch a list of political advertising costs incurred by prospective regional heads (Cakada) on Facebook and Instagram.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi rencana perusahaan media sosial Facebook yang akan meluncurkan daftar biaya iklan politik yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah (cakada) di Facebook maupun Instagram.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar said, Bawaslu will form cyber patrols in each district/city to support campaign monitoring on social media (social media). If any hate speech or black campaign is found, Bawaslu immediately asks the social media platform to reduce it.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, Bawaslu akan membentuk patroli siber di setiap kabupaten/kota guna mendukung pengawasan kampanye di media sosial (medsos). Jika ditemukan adanya ujaran kebencian atau kampanye hitam, maka Bawaslu segera meminta kepada platform medsos tersebut untuk menurunkannya.