Gorontalo, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Abhan berharap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang saat ini masih dibahas DPR dan Pemerintah memberi tambahan kewenangan kepada lembaga pengawas pemilu. Dengan penambahan kewenangan, kualitas demokrasi Indonesia diyakini juga akan semakin meningkat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Guna mengantisipasi penyelesaian sengketa pemilu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar diskusi kelompok terarah bersama Panwas Kabupaten Kota se-DKI Jakarta di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Kamis (26/4).
Ternate, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengharapkan pola komunikasi dan sinergitas antar unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) lebih diintensifkan. Terlebih lagi dalam Peraturan Bersama diatur bahwa Anggota Sentra Gakkumdu bertugas di Sentra Gakkumdu selama Tahapan Pemilihan berlangsung.
Ternate, Badan Pengawas Pemilu – Pengalaman penanganan tindak pidana pada Pemilihan 2017 harus menjadi pijakan awal untuk mempersiapkan diri pada pesta demokrasi yang lebih kompleks lagi di 2018 mendatang. Sebab nantinya yang dihadapi tidak hanya Pemilihan Bupati/Walikota, tetapi juga terdapat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) serta Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang tahapannya dimulai serentak pada akhir 2017 ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kepemimpinan baru Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2017-2022 melakukan terobosan dengan melaksanakan kegiatan “Bawaslu Mendengar”. Lewat kegiatan ini ingin dihimpun saran, masukan, kritik dan harapan dari semua pemangku kepentingan sebagai bekal dalam penyusunan program kerja dan revisi rencana strategis Bawaslu.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, satu inti dari pengawasan partisipatif yaitu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya Pilkada. Hal tersebut disampaikan Rahmat saat memberikan sambutan di acara Bawaslu Jawa Barat (Jabar) Award 2017 sekaligus acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Wilayah Jabar yang dilangsungkan di Hotel harris & Convention Bandung, Jabar, Kamis (27/4) malam.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para stakeholders dan pengawas pemilu dari tingkat kabupaten/kota sampai pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar malam Penganugerahan Bawaslu Jabar Award 2017.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Untuk kedua kalinya, International Foundation For Electoral Systems (IFES) mengunjungi Kantor Bawaslu RI, Kamis (27/4). Kedatangan IFES ini dalam rangka berdiskusi menjalin kerja sama dalam penguatan program kelembagaan dan kepemiluan.
Hadir dari IFES, Direktur IFES David Ennis, Wakil Direktur IFES Mira, beserta rombongan dari IFES lainnya. Ketua Bawaslu RI Abhan, Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, serta Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro menerima langsung kunjungan dari IFES ini.
Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengapresiasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Afif, hal ini menjadi salah satu keberhasilan Bangka Belitung dalam melahirkan kepala daerah untuk periode lima tahun ke depan.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki peran besar dalam mengawal proses demokrasi. Hingga pelaksanaan Pilkada 2017, penanganan pidana Pemilu jauh lebih baik dan efektif. Menurut dia keberhasilan tersebut salah satunya bisa dirasakan pada Pilkada di wilayah Jawa Barat 2017 kemarin.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Perjuangan Panwas selesai sudah ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat membaca langsung putusan terhadap satu provinsi, satu kota, dan dua kabupaten yang hasil Pilkada masuk ke sidang hasil di MK. Empat daerah yang terdiri dari Provinsi Sulawesi Barat, Kota Yogyakarta, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Salatiga putusannya ditolak oleh MK.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kinerja Pengawas tempat pemungutan suara (TPS) sebagai ujung tombak pengawasan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil pengawasan sebuah pemilihan umum. Karena itu guna memastikan meningkatnya kualitas pengawasan, salah satu strategi yang akan dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah menguatkan kualitas dari Pengawas TPS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR RI dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bawaslu RI dan KPU RI memutuskan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dengan rincian 17 Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, 115 Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan 39 Pemilihan Walikota/Wakil Walikota akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR RI bersama Bawaslu RI dan KPU RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Gelombang III tahun 2018 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/4). Dalam forum RDP tersebut, Ketua Bawaslu RI Abhan menyampaikan beberapa persiapan yang telah dilakukan Bawaslu menuju Pilkada 2018.
Pati, Badan Pengawas Pemilu - Panwas Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Eksternal Pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pragola Kantor Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (22/4). Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Juanah, Bupati Pati Haryanto, dan Ketua KPU Kabupaten Pati Muhammad Nasih.
