Kabupaten Belitung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap jajaran Bawaslu seluruh Indonesia dapat membuat analisis dan kajian hukum dengan baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan para penyelenggara pemilu baik Bawaslu, DKPP, dan KPU untuk selalu konsisten mematuhi regulasi kepemiluan dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing. Bagi dia, kepatuhan terhadap regulasi merupakan syarat terselenggaranya Pemilihan 2024 yang jujur, adil, dan demokratis.
Kabupaten Belitung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meningatkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Kelurahan Desa (PKD) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus percaya diri saat melakuk
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Totok Hariyono mengingatkan para pengawas pemilu akan pentingnya pembuatan saran perbaikan secara tertulis. Alasannya jika saran perbaikan hanya secara lisan , dia berpandangan KPU akan ragu dalam menindaklanjutinya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H Malonda mengingatkan kepada jajaranya agar segera menindaklanjuti jika ada informasi awal dari masyarakat.
“Sekecil apapun harus kita tindak lanjuti dengan melakukan penelusuran, agar dapat dijadikan temuan," tegasnya saat memberi arahan peserta Konsolidasi Nasional Kelembagaan Pengawas Pemilihan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Serta Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Selasa malam (29/10/2024).
Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan pentingnya kemampuan penulisan berita pengawasan bagi seluruh jajaran Bawaslu di daerah. Hal ini menjadi penting karena penulisan berita pengawasan salah satu cara untuk menangkal hoaks pada Pemilihan 2024, terutama yang berkaitan dengan Bawaslu.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengharapkan KPU untuk senantiasa memperhatikan serta menindaklanjuti saran perbaikan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu. Menurut dia, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya banyak permohonan sengketa hasil pemilihan/pemilu terjadi karena saran perbaikan Bawaslu kerap diabaikan.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik sekaligus mengambil sumpah Pengganti Antar-waktu (PAW) tiga anggota Bawaslu. Dia meminta para terantik untuk segera bekerja serta berkoordinasi dengan lembaga terkait, mengingat sebentar lagi akan memasuki tahapan pemungutan suara Pemilihan 2024.
Pandeglang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendapati, banyak bahan kampanye yang belum diambil oleh tim kampanye.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengigatkan Bawaslu daerah untuk tetap mengawasi daftar pemilih tetap (DPT) meskipun telah ditetapkan oleh KPU. Sebab menurut Lolly, persoalan daftar pemilih bersifat dinamis.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan persiapan pengawasan Pemilihan serentak 2024 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, KPU, dan DKPP. RDP tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Puadi, Herwyn JH Malonda, Totok Hariyono, dan Lolly Suhenty.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong pentingnya sinergi antara Bawaslu dan Polri untuk memastikan pelaksanaan pemilihan serentak 2024 berlangsung aman, kondusif, dan bebas dari potensi pelanggaran yang merusak integritas pemilu.
“Sinergi ini bukan hanya untuk pengawasan teknis, tetapi juga mencakup upaya mencegah potensi konflik dan menjaga netralitas seluruh pihak yang terlibat," papar dia dalam diskusi strategis yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap seluruh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota siapkan dokumen pengawasan pemilihan 2024. Nantinya dokumen tersebut diperlukan dalam pemberian keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).