Bawaslu Jawa Tengah - Tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2017 tanggal 15 Februari 2017 semakin dekat. Di Jawa Tengah ada 7 kabupaten/kota yang melakukan Pilkada 2017 terdiri Banjarnegara, Salatiga, Batang, Jepara, Pati, Cilacap dan Brebes. Dari 7 kabupaten kota tersebut terdiri dari 117 kecamatan, 1.731 desa/kelurahan ada 13.834 jumlah TPS. Dan dari jumlah tersebut 4.886 diantaranya termasuk TPS rawan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2017, Senin (30/1). Tujuh provinsi dinyatakan memiliki peringkat tertinggi pada wilayah kerawanan pemilu 2017.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kurang dari 20 hari lagi pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pungut Hitung Suara dan TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, di Ussu Hotel Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/1).
Majene, Sulawesi Barat, Badan Pengawas Pemilu – Partisipasi masyarakat merupakan acuan terwujudnya Pemilu yang demokratis. Partisipasi masyarakat sangat penting karena Pemilu ini milik rakyat, bukan milik penyelenggara Pemilu ataupun pemerintah. Jika Pemilu itu merupakan bagian dari demokrasi maka kembalikan konteks penyelenggaran Pemilu itu kepada rakyat dengan menempatkan rakyat pada posisi yang berdaulat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof Muhammad mengatakan, euforia Pilkada Serentak Jilid II ini seharusnya tidak hanya di Pilkada DKI Jakarta, tetapi juga di 100 daerah lainnya.Hal tersebut dikatakan Muhammad mengingat Pilkada DKI Jakarta yang selalu menjadi berita utama dalam pemberitaan media massa sehingga Pilkada DKI Jakarta terasa seperti Pemilu nasional yang menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad menegaskan siapapun pelaku politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2017 akan disanksi tegas. Memurutnya politik uang bukan lagi sekedar pelanggaran Pemilu, melainkan sudah tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad menegaskan siapapun pelaku politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2017 akan disanksi tegas. Memurutnya politik uang bukan lagi sekedar pelanggaran Pemilu, melainkan sudah tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
Bogor, Badan Pengawas Pemilu -. Sebanyak 156 perwakilan anggota dan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpuan Advokat Indonesia (Peradi) seluruh Indonesia bersama MK (Mahkamah Konstitusi) menggelar Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) Serentak Tahun 2017 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Bogor. Acara yang berlangsung selama tiga hari (23 s/d 25) ini dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal MK M.
Polman, Badan Pengawas Pemilu – Kedatangan Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah ke Kabupaten Polewali Mandar (Polman) untuk memastikan proses tahapan yang berlangsung dan yang akan berlangsung di Sulawesi Barat berjalan dengan baik. Nasrullah mengatakan, sebagai pengawas Pemilu, jajaran Bawaslu dari pusat hingga daerah terus mengawal seluruh proses tahapan pemilu. “
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) perlu memformulasikan pola pencegahan dengan melakukan langkah koordinasi dengan lembaga yang tidak langsung berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu untuk memudahkan kinerja Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik pada tataran teknis maupun kebijakan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu RI Muhammad menegaskan, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai produk revisi terakhir dari Peraturan Perundang-Undangan (Perpu), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Bawaslu dan jajarannya sampai ke tingkat bawah diharapkan bisa memperkuat fungsi-fungsi pencegahan pelanggaran daripada &n
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Ba
Badung, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, (Bawaslu RI) mengadakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Aceh, serta Panwaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2017, bertempat di Golden Tulip Hotel, Badung, Bali, Minggu (15/1).
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan pencegahan menjadi prioritas utama dalam melakukan proses pengawasan. Upaya pencegahan merupakan menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi pelanggaran.
Badung, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam melakukan proses pengawasan Pemilu. Upaya pencegahan merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi pelanggaran Pemilu.
"Pencegahan harus jadi garda terdepan. Mencegah itu tidak hanya pada wilayah proses pemilu dan hasil namun pada wilayah hulunya, " kata Nasrullah pada Rapat Koordinasi Singkronisasi Program Divisi Sosialisasi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, di Denpasar, Bali, Jumat (13/1).
