Kotawaringin Timur, Badan Pengawas Pemilu - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kerap dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan melibatkan pegawai negeri sipil (PNS). Walaupun dilarang oleh peraturan manapun, fenomena tersebut sulit dihilangkan dan bahkan cenderung semakin parah.
Kotawaringin Timur, Badan Pengawas Pemilu – Pilkada di Kotawaringin Timur yang digelar serentak dengan Pilkada yang lain pada 9 Desember mendatang, harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, Kotawaringin Timur punya sejarah tidak bagus terutama dalam Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan tata cara penggunaan aplikasi pencalonan perseorangan, partai politik dan gabungan partai politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Sosialisasi tersebut diluncurkan sebagai upaya untuk mempermudah dan menyamakan persepsi antara KPU dan partai politik dalam melakukan proses pencalonan yang berupa data pasangan calon di seluruh daerah yang akan melaksanakan Pilkada.
Palangka Raya, Bawaslu – Tahapan Pilkada serentak 2015 sudah dimulai, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah belum mendapat anggaran yang cukup untuk pengawasan pemilu. Oleh karena itu, rencananya dalam revisi nanti, tambahan anggaran akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan untuk mengawal proses rekapitulasi suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebab, tidak ada tahapan rekapitulasi suara di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kedudukan Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum yaitu sama-sama penyelenggara pemilu, secara normatif KPU menyelenggarakan secara teknis dan Bawaslu mengawasi semua proses pemilu supaya berjalan secara demokratis dan sukses sesuai perundang-undangan, ini disampaikan oleh Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak saat audiensi dengan Jejaring Masyarakat Relawan Indonnesia (JEMARI) di Kantor Bawaslu, Selasa (5/5).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dasar hukum pelaksanaan Pilkada tercantum pada Undang-Undang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Undang-undang ini menjadi dasar bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan Pilkada Serentak nanti, kata Pimpinan Bawaslu RI, Daniel Zuchron saat menjadi narasumber rapat koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Balai Kartini Jakarta, Senin (4/5).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan mengapresiasi langkah Badan Pengawas Pemilu yang telah menyerahkan Arsip Statis Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu kepada ANRI pada Jumat (8/5). Menurut Mustari dalam melaksanakan tugas pengawasannya serta mengelola arsip pemilu, Bawaslu telah menjaga sekaligus merawat demokrasi Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Perhelatan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014 lalu meninggalkan catatan sejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.
Palu, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Melantik 39 Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten dan Kota untuk Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak, 9 Desember Mendatang. Kamis,(7/5).
Palu, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang dilakukannya Pilkada serentak 2015, proses pelantikan Panwaslu terus dilakukan. Kendati sejumlah para Panwaslu Kabupaten/Kota yang sudah dilantik, para pengawas ini dituntut untuk mengetahui aturan yang menjadi pegangan seorang pengawas dalam melakukan tugasnya.
