Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad, memberikan apresiasi kepada 3 (tiga) Bawaslu Provinsi yang menjadi peserta terbaik dari 16 Provinsi terundang dalam kegiatan Training Of Trainers (TOT) Bagi Bawaslu Provinsi dalam Rangka Bimbingan Teknis Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahap Pertama, yang sudah dinilai oleh tim independen.
Kudus, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan supervisi tes tertulis dan tes wawancara calon anggota panitia pengawas pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 di Gedung Graha Mustika, Kudus Jawa Tengah. Sabtu (6/12)
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tes Kompetensi Bidang (TKB) dilaksanakan setelah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinyatakan lulus ujian Tes Kemampuan Dasar melalui metode Computer Assisted Test (CAT). TKB diselenggarakan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Senin (8/12) di komplek GOR Soemantri Brodjonegoro gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan,Jakarta Selatan. Adapun pelaksanaan TKB ini meliputi 3 tahapan yang dimulai pukul 8.00 WIB hingga pukul 14.30 WIB.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Rekruitmen Paniitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota tahun 2014 dipastikan lebih memprioritaskan integritas calon anggota panwas dibandingkan pengetahuan tentang pemilu. Alasannya, saat ini banyak orang berpengetahuan tinggi namun memiliki integritas rendah.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu secara konsisten melatih jajarannya, anggota dan sekretariat Bawaslu provinsi serta Panwaslu kabupaten/kota untuk dapat mengidentifikasi resiko dalam pelaksanaan kegiatan mengawal pemilukada 2015. Identifikasi resiko menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dimungkinkan menghasilkan output maksimal.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI menggelar seleksi serentak calon anggota Panitia Pengawas Pemilu dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Provinsi DIY di Gedung Diklat Pekerjaan Umum dan Gedung Pusdiklat Kemendagri regional Yogyakarta, Senin (8/12).
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengawasi langsung pelaksanaan tes kemampuan bidang (TKB) sama perlakuannya dengan tes yang pertama yakni Tes Kemampuan Dasar (TKD). Menurutnya, sifatnya juga sangat objektif dan tidak ada intervensi apapun untuk mempengaruhi hasil.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu RI diberi pendidikan Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA). Pola diklat prajabatan pola baru ini mulai diterapkan di Pusat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Semplak, Bogor, Jawa Barat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pelaksanaan Pemilu 2014 (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) sudah usai. Banyak pihak yang memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu, baik positif atau negatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan hasil Pengawasannya kepada publik, di Jakarta, Rabu (10/12). Dalam paparannya, Bawaslu menyampaikannya dalam rangka ingin mendapat masukkan dari masyarakat untuk perbaikan pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 2015 mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Semangat penerapan pemilihan umum secara elektronik (e-voting) masih terus diperdebatkan. Meski cukup mempermudah proses pemilu, namun pengkajian secara mendalam dan menyeluruh terkait peralihan proses pemilihan masih perlu diperkuat untuk membangun kepercayaan masyarakat dan peserta pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan agar kejahatan pemilu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary cime). Sebab, persoalan pemilu merupakan konteks perebutan kekuasaan yang bermuara pada korupsi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu RI Nasrullah berharap agar peran lembaga ini dalam penegakan pidana pemilu diperkuat. Hal ini dimaksudkan agar Bawaslu di satu sisi bisa bermetamorfosis menjadi lembaga peradilan pemilu yang sifatnya permanen.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Polemik tentang persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) masih terus berlanjut. Saat ini ada dua polar, yakni menolak Perppu yang berarti Pilkada dengan sistem perwakilan atau menerima Perppu dengan sistem langsung.
Namun, diyakini kedua sistem ini tidak akan maksimal dijalankan jika partai politik (parpol) di Indonesia tidak berubah. Disfungsi parpol yang selama ini menjadi salah satu sumber masalah dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Polemik tentang persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) masih terus berlanjut. Saat ini ada dua polar, yakni menolak Perppu yang berarti Pilkada dengan sistem perwakilan atau menerima Perppu dengan sistem langsung.
Namun, diyakini kedua sistem ini tidak akan maksimal dijalankan jika partai politik (parpol) di Indonesia tidak berubah. Disfungsi parpol yang selama ini menjadi salah satu sumber masalah dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
