Berita

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh jajaran Bawaslu divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi wajib hadir untuk melakukan pengawasan logistik Pemilu 2024. Sebab dia menilai kehadiran Bawaslu menjadi salah satu upaya meminimalisir terjadinya persoalan salah satunya kekurangan logistik.

"Tugas pengawasan logistik harus dilaksanakan. Divisi SDM merupakan penanggung jawab pengawasan logistik," kata Herwyn saat menutup Puslitbangexpo di Batam, Jumat (15/12/2023) malam.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan tahapan pengawasan logistik menjadi krusial bagi jajaran Bawaslu hingga Kabupaten/Kota. Sebab dia melihat logistik harus dipastikan tepat dalam segala aspek.

Terlebih kata dia, tahapan logistik yang sedang berjalan sangat dekat dengan potensi pidana pemilu. Dia mencontohkan jumlah logistik tidak boleh melebihi yang ditentukan, karena kalau lebih pidana pemilu akan menjerat KPU begitu pula perusahaan yang mencetak jika tidak  benar melakukan tugas.

Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak pemilih pemula khususnya kaum santri, untuk mengawasi Pemilu dan mengenal calon pemimpin atau peserta Pemilu.

“Pemilu juga milik para santri, santri penting memahami mengawasi Pemilu jangan sampai ada yang memanipulasi suara santri,” ungkap Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Forum Warga Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk sukses Pemilihan Umum Tahun 2023 di Yayasan Pondok Pasantren Manba’ul Hikam Sidoarjo Kamis (14/12/2023).

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah mengeluarkan sebanyak 76.225 aktivitas pencegahan sejak Januari 2023 hingga Rabu, (13/2/2023). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan aktivitas pencegahan tersebut telah dilakuan Bawaslu seluruh Indonesia dan terekam datanya di Bawaslu RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap kehadiran WhatsApp Channels dapat membantu perangi penyebaran hoaks pada saat Pemilu 2024. Dia bercermin pada gelaran Pemilu 2019 yang mana penyebaran hoaks begitu masif melalui media sosial.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers membahas finalisasi draft Surat Keputusan Bersama (SKB) pengawasan dan pemantauan kampanye melalui media massa cetak, elektronik dan internet pada pemilu 2024. Keputusan tersebut merupakan rekomendasi Rapat Koordinasi pada Selasa 5 Desember 2023.

“Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam rapat bersama, KPU, KPI, Dewan Pers, lembaga penyiaran dan parpol peserta pemilu via daring, di kantor Bawaslu, Rabu, (13/12/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memastikan, proses pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) melalui tahapan proses yang tepat dan efisien. Menurutnya, PTPS memegang peran krusial sebagai garda terdepan yang mengawasi pemilu, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) sebagai inti dari pelaksaanan pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan pelatihan saksi peserta pemilu dan pemantau pemilu akan dipersiapkan dengan berbagai antisipasi dan metode. Hal ini baginya sebagai kewajiban Bawaslu yang diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak mahasiswa dan para akademisi mengawasi kinerja Bawaslu. Tujuannya, kata dia, sebagai mekanisme kontrol terhadap kerja-kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu.

“Partisipasi para mahasiswa bukan hanya datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya saja. Melainkan bisa lebih dari itu. Awasi Bawaslu dan penyelenggara pemilu lainnya demi menciptakan pemilu yang kondusif,” katanya dalam Sosialisasi Kelembagaan Pengawas Pemilu bagi Stakeholder Bawaslu di Tangerang, Banten, Selasa, (12/12/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melihat pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pencegahan lewat sosialisasi pelanggaran politik uang dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Korupsi akan berkaitan dengan politik uang ke depan, jadi kita harapkan KPK dengan stakeholder pemerintah melakukan sosialisasi dan juga pencegahan terhadap praktik politik uang yang di hulu," terangnya di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi draft Komitmen Bersama Kampanye Politik Berintegritas di Media Sosial-Pemilu 2024 yang digagas Koalisi Damai. Hal itu disampaikan Bagja saat menerima Koalisi Damai di Kantor Bawaslu, Senin(11/12/2023).

"Draft yang disampaikan oleh Koalisi Damai yang menggagas komitmen bersama kampanye politik di media sosial sangat baik. Kita harapkan kampanye di media sosial dapat lebih terbuka sehingga mudah diawasi," kata Bagja.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, dan peserta Pemilu 2024 membahas draft keputusan bersama pengawasan dan pemantauan kampanye pemilu melalui media massa baik cetak, elektronik dan internet. Rapat dilakukan secara hybrid di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik sembilan Anggota Bawaslu kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) sekaligus mengambil sumpah jabatan Pengganti Antar Waktu (PAW). Pelantikan ini dilakukan luar jaringan (luring) di Kantor Bawaslu RI dan dalam jaringan (daring) dari Kantor Bawaslu setempat.

"Selamat, jaga performa dan kesehatan karena pengawasan sedang di tahapan kampanye, di tahapan ini kita dituntut kerja penuh waktu," jelasnya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Banjarbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Netralitas kepala daerah selalu menjadi isu krusial dalam tiap perhelatan politik lima tahunan. Anggota Bawaslu Puadi menegaskan Bawaslu berhak menilai apabila kepala daerah maupun jajaran ASN diduga melanggar netralitas.

Hal itu disampaikan Puadi saat membuka acara Rapat Koordinasi Netralitas Kepala Desa se-Provinsi Kalimantan Selatan, yang diadakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Auditorium Kampus Universitas Lambung Mangkurat, Minggu (10/12/2023).