Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan seluruh jajaran Bawaslu di Provinsi hingga Kabupaten/Kota harus memanfaatkan secara baik kearifan lokalnya. Dia meminta untuk kebudayaan jadi pendekatan Bawaslu untuk melakukan pengawasan partisipatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda meminta jajaran pengawas menyiapkan data pembanding sejak dini sebagai bahan pengawasan penataan daerah pemilihan (dapil) pada pemilu mendatang. Persiapan tersebut perlu dilakukan tanpa menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan rancangan penataan dapil.
Audiensi dengan KSP, Bawaslu Dorong Integrasi Data Kependudukan
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait mendorong integrasi data kependudukan antara Dukcapil dan Kemendagri. Pasalnya, Bawaslu selama ini kerap mengalami kesulitan dalam mengakses dan memperoleh data tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait meminta jajaran sekretariat Bawaslu memiliki kompetensi dan sertifikasi manajemen risiko. Kemampuan tersebut diperlukan agar pengelola organisasi mampu mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai risiko dalam pelaksanaan tugas.
Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menyosialisasikan implementasi manajemen talenta, kali ini dilakukan di Provinsi Aceh. Dalam kegiatan ini, Deputi Bidang Administrasi Bawaslu La Bayoni dengan tegas meminta agar ASN Bawaslu jujur mengisi data.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mendorong perubahan pola perumusan kebijakan di Bawaslu agar lebih sistematis, terencana, dan berbasis bukti serta data. Menurutnya, kebijakan pengawasan pemilu tidak cukup disusun berdasarkan intuisi dan pengalaman, tetapi harus didukung kajian yang kuat agar mampu menjawab persoalan kepemiluan secara tepat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan karya video pembelajaran buatan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak hanya menjadi sarana evaluasi internal. Karya itu juga menjadi warisan digital (digital legacy) jangka panjang untuk memperkuat demokrasi dan literasi pemilu masyarakat.
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu Yusti Erlina mengungkapkan evaluasi pengolahan data IKP 2024 yang masih berbasis Excel manual menjadi batu pijakan bagi modernisasi pengawasan Bawaslu. Langkah ini jelas dia, bertujuan untuk mengatasi kendala keterlambatan, ketidakseragaman format, dan keterbatasan penelusuran data.
Surakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa menjadi warga negara digital yang kritis (critical digital citizen) dan bertanggung jawab. Kemampuan memverifikasi informasi dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun demokrasi berbasis pengetahuan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong percepatan transformasi digital untuk memperkuat tata kelola kelembagaan Bawaslu. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, mulai dari pengelolaan administrasi dan dokumentasi hingga pengawasan pemilu.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Bawaslu memperkuat penerapan manajemen talenta sebagai acuan dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Bawaslu memperkuat kompetensi pengelola data di seluruh unit kerja sebagai bagian dari persiapan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029.
Peringati Sumpah Pemuda, La Bayoni Serukan Semangat Hadapi Tahapan Pemilu Mendatang
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Deputi Bidang Administrasi, La Bayoni menyerukan semangat hadapi tahapan pemilu mendatang. Hal ini ia sampaikan sebagai salah satu korelasi pesan antara peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan tugas dan fungsi Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan di IKP enumerator (pengelola data) tidak hanya sebagai petugas pengumpul data atau surveyor. Lebih dari itu, kata dia, enumerator menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga kualitas informasi kerawanan pemilu yang masuk.
