Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 13 permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Senin (22/3/2021). Dari jumlah putusan tersebut, sepuluh permohonan dikabulkan dan tiga permohonan ditolak.
Sepuluh perkara diterima sebagian dan hakim MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Kesepuluh permohonan yang diterima yaitu perkara nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, PHP Walikota Banjarmasin nomor perkara 21/PHP.KOT-XIX/2021. Lalu, permohonan PHP Kabupaten Rokan Hulu dengan nomor perkara 70/PHP.BUP-XIX/2021, PHP PHP Kabupaten Mandailing Natal nomor perkara 86/PHP.BUP-XIX/202, dan PHP Gubernur Jambi dengan nomor perkara 130/PHP.GUB-XIX/2021.
Selanjutnya, PHP Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir nomor perkara 16/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Bupati Labuhanbatu dengan nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021. Kemudian, permohonan pemohon yang diterima sebagian oleh MK yaitu PHP Halmahera Utara dengan nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Labuhanbatu Selatan dengan nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021.
Terakhir, PHP Bupati Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor perkara 132/PHP.BUP-XIX/2021, hakim MK menyatakan menerima permohonan permohon untuk seluruhnya dan memerintahkan KPU melakukan pemugutas suara ulang tanpa pasangan calon Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba.
"Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut empat atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba," kata Majelis saat membacakan amar putusan.
Sedangkan tiga permohonan yang ditolak seluruhnya yaitu PHP Wali Kota Ternate Tahun 2020 dengan nomor perkara nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021 dan PHP Bupati Sumba Barat Tahun 2020 dengan nomor perkara 19/PHP.BUP-XIX/2021. Satu lagi, PHP Bupati Solok dengan nomor perkara 77/PHP.BUP-XIX/2021.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
