Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Puadi menegaskan bahwa transformasi Gakkumdu merupakan fondasi baru bagi penguatan penegakan hukum pemilu, sejalan dengan warisan yang dia bangun sejak menginisiasi Gakkumdu Award pada 2023.
“Transformasi Gakkumdu penting untuk menjadikan penegakan hukum pemilu lebih profesional, kredibel, dan terintegrasi. Ajang Gakkumdu Award bukan sekadar seremoni, tetapi wujud penghargaan atas dedikasi Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam menjaga integritas pemilu,” tegas Anggota Bawaslu Puadi dalam Gakkumdu Award 2025 di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Puadi juga menyoroti pengalaman Pemilu 2014, 2019, hingga 2024 yang menunjukkan berbagai keterbatasan mendasar dalam penanganan pidana pemilu, mulai dari sifat kerja Gakkumdu yang masih ad hoc, kultur dan kewenangan yang tidak seragam, hingga inkonsistensi dalam pengambilan keputusan hukum.
“Keterbatasan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Jika kita ingin penegakan hukum pemilu yang lebih pasti dan kredibel, maka Gakkumdu harus melalui transformasi kelembagaan secara menyeluruh,” tegasnya.
Lanjut Puadi, transformasi Gakkumdu harus mengarah pada pembentukan unit permanen yang profesional dan terintegrasi penuh dalam struktur Bawaslu. Empat pilar tata kelola—One Command, One Decision, One Accountability, dan Full-Time Assignment—menjadi fondasi agar proses penanganan pidana pemilu berjalan seragam dan lebih efektif hingga ke tingkat daerah.
“Dengan desain ini, Gakkumdu akan bekerja layaknya lembaga penegak hukum profesional, namun tetap berada dalam koridor kewenangan konstitusional Bawaslu,” jelasnya.
Puadi kemudian menegaskan bahwa Gakkumdu Award 2025 harus menjadi batu pijakan penting menuju sistem penegakan hukum pemilu yang profesional, kredibel, dan berkelanjutan. Dia menutup sambutan dengan apresiasi kepada Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan atas kerja sama tanpa henti dalam menjaga integritas pemilu di seluruh Indonesia.
Foto: Jaka
Editor: BSW