Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut Bawaslu tidak hanya hadir sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai penjaga sistem demokrasi dari ancaman yang kian kompleks. Menurut Herwyn, demokrasi tanpa pengawasan yang kuat adalah demokrasi yang rapuh.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meluncurkan buku seri keempat berjudul Dari Norma ke Praktik: Peran Strategis Bawaslu dalam Memperkuat Demokrasi Elektoral di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mendorong akademisi untuk mengambil peran strategis, dalam penguatan regulasi dan kualitas demokrasi pemilu. Hal ini, lanjut dia mengingat berbagai isu dan arah perubahan regulasi yang berkembang di ruang publik sehingga membutuhkan masukan berbasis kajian akademik.
Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan agar mahasiswa Ilmu Politik dapat ikut berpartisipasi mengawal integritas Pemilu 2029. Terlebih, jelas Herwyn dalam kasus politik uang maupun polarisasi serta disinformasi digital yang rentan dengan anak-anak muda.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang mencakup kerja sama di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap kolaborasi tersebut dapat mendorong perguruan tinggi menjadi wadah edukasi politik yang sehat bagi mahasiswa.
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan Bawaslu tidak boleh bersikap netral terhadap praktik korupsi. Sikap netral terhadap korupsi, menurutnya, justru berpotensi melahirkan sikap permisif pada politik uang serta berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam proses demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan peran Bawaslu dalam penanganan konflik dan sengketa kepemiluan. Kata Bagja, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-undang pemilihan umum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Ferdinand Esk
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan masa non-tahapan merupakan ruang Bawaslu mencerdaskan pemilih melalui pendidikan demokrasi. Upaya tersebut, kata dia, demi menjaga kualitas demokrasi dan memastikan rakyat mampu memilih pemimpin yang tepat untuk lima tahun ke depan.
Jakarta, Bada
Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan publik perlu mengetahui apa
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan, untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) pengawas yang berkualitas. Lebih lanjut menurutnya, pengawas pemilu perlu bersikap profesional, berintegritas, dan memiliki perspektif inklusif.
Jakarta, Bada
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menekankan pentingnya fungsi pencegahan dalam penguatan tata kelola kelembagaan pengawas pemilu. Menurutnya, fungsi pencegahan mampu menyokong fungsi yang lain untuk menciptakan keadilan pemilu di masa mendatang.