Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, ingin Bawaslu melakukan introspeksi kebijakan yang telah dibuat selama tahapan pemilu. Menurutnya, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen utama untuk mengukur sejauh mana efektivitas, ketepatan, serta dampak dari setiap regulasi dan keputusan pengawasan yang dihasilkan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Penanganan Pelanggaran Bawaslu Maria Amelia Sinaga mendorong peran aktif masyarakat, terutama generasi muda untuk terlibat langsung dalam pengawasan pemilu. Menurutnya, generasi muda mampu mengawal jalannya demokrasi serta mengangkat isu-isu strategis yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengatakan perubahan ruang demokrasi ke platform digital menuntut pengawasan pemilu bertransformasi dari pola konvensional menuju pengawasan berbasis teknologi. Karena itu, transformasi digital menjadi keniscayaan agar pengawasan pemilu tetap relevan dengan perkembangan zaman.
Jakarta, Bawaslu – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan komitmen Bawaslu mengawal hak politik penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan pemilu yang inklusif. Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menekankan pentingnya penguatan kesadaran demokrasi untuk mendorong pengawasan partisipatif masyarakat. Maka dari itu, ia menggandeng Kata Rakyat bersama akademisi dari Universitas Bung Karno (UBK) dan mahasiswa untuk berdiskusi terkait pengawasan partisipatif dan penguatan kesadaran demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pentingnya penguatan strategi pengawasan untuk menghadapi ancaman disinformasi berbasis Artificial Intelligence (AI) menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi digital menuntut sistem pengawasan pemilu yang lebih adaptif agar integritas pemilu tetap terjaga.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar Evaluasi Prioritas Nasional Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026. Perihal ini, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akurasi data menjadi pondasi dasar dalam melakukan pengawasan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghimbau kepada jajaran Bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota untuk memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas. Sebab, jelas Bagja, kelompok tersebut mempunyai keterbatasan untuk melakukan sesuatu. Maka diperlukan alat bantu untuk mempermudah ketika di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Buru, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menyalurkan dana kerohiman kepada ahli waris almarhumah Yodiawati. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan Bawaslu atas pengabdian almarhumah semasa menjadi staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bawaslu Kabupaten Buru.
Ambon, Badan
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisi II DPR RI mengapresiasi Bawaslu yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pembahasan LKPP APBN TA 2025 di Gedung DPR, Rabu (15/7/2026).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam mempersiapkan tahapan Pemilu 2029, Bawaslu bersama Dukcapil menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Lingkup Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bawaslu. Menurut Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, hal ini penting karena mekanisme kerja Bawaslu berlangsung cepat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong dukungan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat Bawaslu daerah. Dukungan tersebut, kata dia, sebagai bagian kesiapan menghadapi Pemilu 2029.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu bersama Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pertemuan dalam rangkan melaraskan kebijakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
