Ciamis, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa penguatan demokrasi substantif harus dilakukan melalui peningkatan transparansi pemilu, pendidikan pemilih, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi seluruh proses demokrasi. Menurutnya, upaya tersebut menjadi penting untuk menjaga kedaulatan rakyat sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Dalam paparannya yang bertajuk Memperkokoh Demokrasi Substansial: Memperkuat Kedaulatan Rakyat Melalui Integritas Pemilu Transparan dan Pengawasan Partisipatif, ia menambahkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan besar yang berkembang melalui ruang digital.
”Tantangan terkait politik uang hingga disinformasi terus berkembang, untuk itu perlu adanya peningkatan transparansi pemilu dan juga pendidikan bagi pemilih demi terciptanya demokrasi substantif di Indonesia,” ujar Bagja saat menyampaikan materi dalam Seminar Nasional di Universitas Galuh, Rabu (10/06/2026).
Bagja menjelaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara prosedural. Demokrasi, lanjut dia, harus mampu menghasilkan proses politik yang berintegritas, transparan, dan memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat.
"Demokrasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga oleh keterbukaan proses, integritas peserta dan penyelenggara, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan," ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu adalah tingginya biaya politik yang berpotensi mendorong praktik politik uang. Bentuk politik uang, kata Bagja, berkembang melalui pemberian hadiah, bantuan sosial, maupun dukungan terhadap kegiatan masyarakat yang bermuatan elektoral.
Menurut Bagja, transparansi pembiayaan kampanye harus terus diperkuat agar seluruh hal yang berkaitan dengan biaya politik ini dapat diketahui serta diawasi oleh publik. ”Keterbukaan informasi inilah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas proses demokrasi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bagja menekankan pentingnya pendidikan pemilih sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi yang lebih berkualitas. Pendidikan politik yang berkelanjutan dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih berdasarkan gagasan, rekam jejak, dan kapasitas kandidat, bukan karena pengaruh transaksi politik maupun informasi yang menyesatkan.
Selain pendidikan pemilih, dia juga mendorong penguatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil, perguruan tinggi, juga media. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak dapat hanya mengandalkan lembaga penyelenggara, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keadilan.
"Demokrasi yang substantif hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjaga integritas pemilu dan memperkuat pengawasan publik. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan kehendak rakyat," pungkasnya.
Teks dan foto: Bintang
Editor: Hendi Poernawan
