Submitted by Hendi Purnawan on
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menutup kegiatan Evaluasi Efektivitas Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, di Jakarta, Senin, (24/8/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menegaskan pentingnya mengukur efektivitas strategi pencegahan pelanggaran pemilu tidak hanya dari keterlaksanaan program, tetapi juga dari dampak nyata dan fungsinya di tengah Masyarakat. Strategi pencegahan ke depan juga dinilai perlu dirancang lebih spesifik berbasis isu-isu krusial.

Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menutup kegiatan Evaluasi Efektivitas Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, di Jakarta, Senin, (24/8/2026).

“Bawaslu menilai bahwa keberhasilan pencegahan setidaknya diukur dari dua hal: peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan partisipatif serta penurunan potensi pelanggaran akibat tingginya pemahaman Masyarakat,” tuturnya.

Herwyn menambahkan, untuk memperkuat efektivitas pengawasan ke depan, Bawaslu menyoroti beberapa poin dan masukan strategis. Pertama, pencegahan Berbasis Isu Spesifik dengan Menyoroti masalah-masalah klasik seperti politik uang, netralitas ASN, politisasi bantuan sosial (bansos), hingga penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan (AI).

Kedua, sambung herwyn, mendorong kolaborasi ketat dengan lembaga seperti PPATK, OJK, dan Bank Indonesia untuk memantau aliran dana pemilu, serta berkoordinasi dengan Kemendagri, KSN, atau KPK terkait penataan pos strategis ASN guna mencegah penyalahgunaan wewenang menjelang pemungutan suara.

Ketiga, membuka ruang kajian terhadap Undang-Undang Pemilu maupun Perbawaslu guna menutup celah hukum, sekaligus meningkatkan kecepatan respons aduan agar masyarakat tidak enggan melapor.

“Lalu yang terakhir menekankan pentingnya literasi digital masif serta optimalisasi kerja sama (MoU) berbasis komunitas (tokoh adat, agama, dan kelompok pemuda) agar tidak sekadar menjadi seremonial belaka,” ungkapnya.

Koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi dan diklat ini mengapresiasi berbagai inovasi pengawasan berbasis kearifan lokal di daerah yang berpotensi diangkat menjadi kebijakan nasional. Menurutnya, sinergi lintas lembaga dan keterlibatan aktif masyarakat diharapkan mampu mewujudkan integritas tinggi dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.

Editor: Reyn Gloria

Foto: Hendi Poer