Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, mendorong seluruh jajaran Bawaslu di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk segera membentuk kelompok kerja (Pokja) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS). Ia menekankan bahwa ini adalah bagian dari komitmen Bawaslu mewujudkan lingkungan kelembagaan yang inklusif dan nirkekerasan.
“Upaya menghilangkan atau meminimalkan terjadinya kekerasan di lingkungan Bawaslu bukanlah upaya personal, melainkan kerja kolektif kelembagaan. Karena itu, komitmen ini harus tetap berjalan dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran, siapa pun pimpinan yang nantinya melanjutkan kepemimpinan di Bawaslu,” tegas Lolly saat menutup Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Mengawasi Pemilu bertema Memperkuat Komunikasi Publik dan Ekosistem Pengawasan Pemilu yang Inklusif dan Nirkekerasan pada Selasa (10/11/2026).
Lolly mengungkapkan berdasarkan hasil pemantauan, masih terdapat 17 provinsi yang belum membentuk pokja pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meskipun surat edaran dan sosialisasi terkait pembentukannya telah disampaikan. Menurutnya, ketiadaan laporan kasus kekerasan di suatu daerah tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membentuk pokja karena keberadaannya juga memiliki fungsi penting dalam upaya pencegahan dan mitigasi.
“Ketika bicara tentang pokja, maka kita sedang bicara tentang pencegahan sekaligus penanganan kekerasan seksual. Jangan sampai muncul anggapan bahwa karena tidak ada kasus di daerah, maka pokja tidak perlu dibentuk. Sebab justru melalui pokja kita membangun kesiapan untuk mencegah dan menangani setiap potensi kekerasan,” ujar Lolly.
Lebih lanjut, Lolly menekankan pentingnya membangun kesamaan perspektif seluruh jajaran, baik perempuan maupun pria, bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama. Ia meminta jajaran perempuan pengawas untuk turut memastikan pemahaman tersebut terbangun hingga ke tingkat daerah, sekaligus mendorong keberlanjutan kebijakan agar tidak bergantung pada individu atau pimpinan tertentu.
“Pastikan perspektif kita sudah sama bahwa persoalan kekerasan bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan atau divisi tertentu, melainkan tanggung jawab kelembagaan. Kebijakan yang sudah dirumuskan dengan proses panjang ini harus benar-benar dijalankan dan dijaga keberlanjutannya, sehingga siapa pun yang menjadi pimpinan berikutnya tetap memiliki komitmen yang sama,” ungkapnya.
Selain penguatan komitmen kelembagaan, Lolly mengajak perempuan pengawas pemilu untuk terus membangun solidaritas, saling mendukung, dan mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi penyelenggara pemilu mendatang. Ia berharap hasil konsolidasi tersebut menjadi pijakan bagi Bawaslu untuk memperkuat ekosistem pengawasan pemilu yang inklusif, sekaligus memastikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berjalan secara berkelanjutan di seluruh tingkatan Bawaslu.
Foto: Bhakti Satrio W
Editor: Dey
