Kota Batu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, soliditas merupakan salah satu nilai dan juga syarat yang wajib diimplementasikan oleh pengawas pemilu. Itu disampaikannya dalam Rapat Pemantapan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 (15/9/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menolak tujuh laporan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU dalam sidang administrasi di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, (13/09/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu semakin meningkatkan pelayanan permintaan data dan informasi. Sebab, dia melihat menjelang Pemilu 2024 publik akan menyorot kerja-kerja Bawaslu secara masif. Maka perlu diperhatikan kembali informasi yang akan keluar untuk publik mana yang dapat diekspos dan tidak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR menyetujui enam Rancangan Perbawaslu yang diajukan oleh Bawaslu dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin (12/09/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Humas Bawaslu tengah merancang konsep komunitas digital pengawasan partisipatif untuk Pemilu Serentak 2024. Komunitas digital pengawasan partisipatif ini merupakan konsorsum/forum multi pihak untuk melakukan pencegahan dan penanganan disinformasi di dunia digital yang berkaitan dengan Pemilu 2024.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengatakan, Bawaslu terus berupaya memperkuat pengawasan Pemilu Serentak 2024. Salah satunya dengan melalukan analisis beban kerja Bawaslu kabupaten/kota dan pengawas Adhoc.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menolak dua laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 Partai IBU dengan Laporan Nomor 003/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022 dan Partai Pelita Nomor: 002/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sempurnakan enam rancangan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui forum tripartid.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memprediksi politik identitas akan digunakan oleh oknum politisi pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawaslu mengharapkan dukungan dari tokoh-tokoh agama dalam mencegah politik identitas. Perihal pertama yang harus disepakati kedua belah pihak adalah defenisi tentang politik identitas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan Partai Kedaulatan dengan nomor 014/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022 dan Partai Reformasi nomor 015/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022. Dalam sidang ini, majelis memeriksa tiga saksi fakta dari Partai Kedaulatan sedangkan Partai Reformasi tidak menghadirkan saksi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu harus memerhatikan pembaharuan penelitian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Lolly mengusulkan analis Bawaslu menggunakan data internal dalam memperkaya sumber data penelitian IKP.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali menggelar sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 dengan agenda Pembacaan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang Puadi dan didampingi Herwyn J.H.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam penyusunan Redesain Konstruksi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu bisa meningkatkan tingkat validitas data IKP.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua tahun usia Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu merupakan waktu yang cukup untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawas pemilu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan, Puslitbangdiklat seperti Sekolah Tinggi Pengawasan Pemilu.
