Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Bawaslu RI Tahun 2022. Penghargaan tersebut merupakan kedelapan kalinya berturut-turut bagi Bawaslu menerima opini WTP sejak 2015.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan netralitas Kepala Desa dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Kepala Desa dilarang ikut sebagai pelaksana kampanye, harus netral sebagai kepala Desa,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Jambi, Rabu (26/7/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik sekaligus mengambil sumpah janji 72 Anggota Bawaslu dari 28 Provinsi. Dalam amanatnya dia meminta para terlantik untuk bekerja sesuai aturan Undang Undang dalam menghadapi tahapan Pemilu Serentak 2024 yang semakin krusial.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Haryono menegaskan netralitas Kepala Desa dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Kepala Desa dilarang ikut sebagai pelaksana kampanye, harus netral sebagai kepala Desa,” ungkap Anggota Bawaslu Totok Hariyono dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Jambi, Rabu (26/7/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan menjalin kerja sama dengan Komnas Ham mengenai pemenuhan hak politik kelompok rentan seperti kelompok kawasan pertambangan, perkebunan, pabrik dan wilayah perbatasan dengan negara lain.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak generasi muda, mahasiswa, dan masyarakat kelas menengah untuk menyerukan isu antipolitik uang. Baginya, tiga kelompok tersebut mampu memengaruhi pandangan politik masyarakat kelas lain.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap seluruh elemen masyarakat menjaga keharmonisan pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan damai. Untuk itu, dia mengimbau untuk tidak menjelek-jelekkan calon lain, baik saat pemilu atau pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan penjelasan kepada peserta Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengenai peran krusial Bawaslu dalam pengawasan daftar pemilih tetap (DPT).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemrintah Daerah (Pemda) agar membahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada sebelum tahun 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan proses pembahasan NPHD membutuhkan waktu yang cukup lama.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan tentang dinamika kepemiluan yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya menurutnya, provinsi tersebut memiliki banyak catatan yang perlu diperhatikan terutama menjelang Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan beberapa catatan hasil pengawasan Bawaslu selama rekrutmen badan 'ad-hoc' (sementara) KPU dalam menyambut Pemilu 2024. Hal ini dia sampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan Ad-hoc Pemilu Tahun 2024 Gelombang I secara daring pada Minggu (7/17/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyusun petunjuk teknis uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan Bawaslu provinsi merupakan perpanjangan tangan Bawaslu RI dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Bawaslu kabupaten/kota.
Kutai Kartanegara, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan mengkaji mekanisme pengawasan penghitungan suara dua panel secara bersamaan. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan rencana kebijakan penghitungan dua panel ini memunculkan kerawanan bagi Bawaslu sendiri, karena Bawaslu hanya ada satu Pengawas TPS (PTPS).
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Lolly Suhenty berpesan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dalam melakukan pencegahan, harus berlandaskan pada tiga hal. Dia sampaikan itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024.
