Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum, Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda memaparkan strategi pengawasan Bawaslu untuk memastikan Pilkada Ulang dan PSU berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan integritas.
Dalam paparannya, Ia menjelaskan bahwa Bawaslu telah menyiapkan langkah-langkah strategis, seperti identifikasi potensi kerawanan, imbauan pencegahan pelanggaran, koordinasi dengan pemangku kepentingan, pengoperasian posko pengaduan masyarakat, optimalisasi aktivitas pencegahan, supervisi dan monitoring, serta pengaktifan Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
“Kami akan libatkan semua elemen, termasuk Gakkumdu, supaya pelanggaran bisa ditindak tegas dan cepat,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pilkada Ulang dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (21/3/2025).
Selain itu, Herwyn juga menjelaskan bahwa Bawaslu fokus mengawasi proses pergantian pasangan calon (paslon) akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, perubahan ini berpotensi menjadi celah bagi pelanggaran.
“Pergantian paslon harus berjalan sesuai regulasi. Kami pastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Selanjutnya, Koordinator SDM, Organisasi dan Diklat tersebut mengatakan, Bawaslu siap mengawasi persiapan PSU, termasuk distribusi logistik pemilu, validasi daftar pemilih, serta kesiapan petugas di daerah. “Ini soal kepercayaan publik. Kami akan mengawal proses ini hingga tuntas,” pungkas Herwyn.
Sebagai informasi, Rapat yang juga digelar secara daring ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua DKPP RI, serta perwakilan dari TNI, Polri, dan Kemenko Polhukam, untuk menindaklanjuti putusan MK yang memerintahkan Pilkada Ulang dan PSU di sejumlah daerah.
Editor : Reyn Gloria
Photo : Nofiar
