Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu dan Kementerian Agama (Kemenag) siap melanjutkan kerjasama dalam bidang pengawasan partisipatif. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan kerjasama antara Bawaslu dan Kemenag telah dijalin sebelumnya dan dirasa perlu untuk dilanjutkan.
Bagja mengatakan Bawaslu diberikan mandat oleh Komisi II DPR RI untuk penguatan demokrasi dan juga pengawasan partisipatif. Oleh sebabnya, Kemenag dipandang sebagai salah satu mitra yang tepat karena memiliki jajaran yang luas di seluruh Indonesia.
"Kebetulan juga kami kerja sama dengan berbagai pihak untuk keutuhan bangsa dan negara ini. Jadi kami melakukan penguatan kelembagaan dan sosialisasi ke banyak pihak seperti ormas dan aktivis termasuk partai politik," ujarnya saat mengunjungi Kemenag, Jakarta pada Selasa (12/8/2025).
Bagja menjabarkan beberapa catatan saat gelaran pemilu yang dirasa membutuhkan kolaborasi dengan Kemenag. Pertama kondisi di lapangan yang kerap memanas sehingga diharapkan Kemenag dapat menyejukkan kondisi di lapangan.
Dia menambahkan, Baswalu juga membutuhkan data dari Kemenag RI terkait dengan data penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah dalam status menikah. "Sebab salah satu syarat memilih adalah selain memiliki KTP, juga mereka yang sudah menikah di bawah usia 17 tahun. Nah kami berharap data ini bisa diakses melalui Kementerian Agama," lanjutnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan kesadaran pengawasan pada masyarakat. Terutama di masa non tahapan seperti saat ini, Lolly memandang kesadaran tersebut perlu dibangun sedini mungkin sehingga hasilnya dapat dipetik saat Pemilu 2029.
"Harapannya dengan situasi efisiensi hari ini, terus terang kami melakukan dengan keterbatasan. Harapannya kolaborasi dengan Kemenag kita bisa sama-sama menguatkan. Nanti kami bisa berbagi dimana saja kader yang sudah terbentuk, dan dimana saja kader yang posisinya sedang terbentuk dan membutuhkan kerja sama dengan Kemenag," tutur Lolly.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan siap untuk berkolaborasi dengan Bawaslu. Dia menyatakan Memorandum of Understanding (MOU) antara Bawaslu dan Kemenag perlu segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Selain itu dia juga memandang situasi memanas saat pemilu atau pemilihan perlu diredam dengan keterlibatan tokoh agama dan masyarakat. "Pendekatan yang penting untuk dilakukan adalah meminimalisir isu SARA dengan meyakinkan kepada pemuka agama setempat, yang berisikan bahwa tidak ada kepentingan pada salah satu pihak namun bertujuan untuk mencapai negara yang aman," ungkapnya.
Sebagai informasi, dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Puadi, Totok Hariyono, Tenaga Ahli Bawaslu Moh Tohir, Ini Jaelani, dan Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Eliazar Barus.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Bhakti Satrio
