• English
  • Bahasa Indonesia

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menutup orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu tahun 2024 gelombang 2. Dia meminta PPPK Bawaslu untuk menaati aturan perundang-undangan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada 2024 disetujui oleh Komisi II DPR RI, KPU, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady melantik sekaligus mengambil sumpah janji 1.880 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2023.

Minahasa Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan penyusunan daftar pemilih Pilkada 2024 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota memiliki kerawanan.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan agar pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, butuh pengawasan maksimal salah satunya dengan menyiapkan agenda pencegahan lebih awal.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Rabu, 6 Mei 2020 - 10:44 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan penting adanya pelembagaan konflik dalam proses proses pemilihan (pilkada). Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara utama memiliki kemampuan untuk melakukan pemberhentian proses calon kepala daerah dengan cara tidak memenuhi syarat (TMS) atau Mememenuhi syarat (MS).

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Selasa, 5 Mei 2020 - 17:13 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga pimpinan Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara) masa periode 2020-2025 dan penggantian antarwaktu (PAW) untuk Anggota Bawaslu Bali, Anggota Bawaslu Kota Tangerang, dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sisa masa jabatan 2018-2023. Acara ini dilaksanakan secara daring dari lantai 4 Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Ditulis oleh : irwan
pada : Jumat, 1 Mei 2020 - 16:45 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi menciptakan nilai dan esensi pemilu demokratis di belahan dunia. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Abhan saat mengikuti Internasional Virtual Meeting Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Jakarta, Kamis (30/04/2020).

“Bawaslu siap berkontribusi menciptakan nilai dan esensi demokrasi pemilu di belahan dunia,” tegasnya.

Ditulis oleh : irwan
pada : Jumat, 1 Mei 2020 - 13:59 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menyampaikan tantangan penundaan Pilkada 2020 di Indonesia kepada Global Network on Electoral Justice (GNEJ) melalui rapat internasional virtual, Kamis (30/04/2020) malam.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Jumat, 1 Mei 2020 - 12:17 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengharapkan ada pasal "sapu jagat" (meliputi seluruhnya) dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang (Perppu) sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Kamis, 30 April 2020 - 21:50 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai, penggunaan teknologi e-voting (electronic voting/pemungutan suara secara elektonik) masih memenuhi berbagai prasyarat perkembangaan penggunaan teknologi. Menurutnya, perlu perlu ada kelanjutan pemenuhan prasyarat perkembangan fase atau tahap penggunaan teknologi dalam pemilu.

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Rabu, 29 April 2020 - 20:32 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang menggelar kegiatan Ngabuburit Online. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kehumasan Bawaslu se-Jatim yang diselenggarakan setiap Rabu selama Ramadan.

Ditulis oleh : hendru
pada : Rabu, 29 April 2020 - 16:45 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo menilai, politik uang masih menjadi tren pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Pasalnya, masih ada celah hukum dalam menindak pelaku politik uang. 

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Rabu, 29 April 2020 - 11:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, salah satu fungsi penyelesaian sengketa sebagai sarana perlindungan hak politik untuk dipilih.

"Hak konstitusional itu terbagi dua dalam pemilihan pertama hak untuk dipilih dan kedua hak unntuk memilih. Bawaslu mempertahankan keduanya," jelas bagja dalam Rapat Koordinasi Internal Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kepulauan Riau (Kepri) dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Kepri, Selasa (28/4/2020).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Selasa, 28 April 2020 - 17:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Seiring masih maraknya penyebaran pandemik virus Korona, usulan melakukan 'e-voting' (elektronik voting/pemungutan suara secara elektronik) untuk Pilkada 2020 pun mengemuka. Namun melihat situasi saat ini, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, Indonesia masih belum siap.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text