close× Call Us
close×

Berita

Awasi Pengadaan dan Distribusi Logistik, Herwyn Minta Jajaran Perhatikan Soal Kotak dan Surat Suara
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan melakukan mitigasi dalam pengadaan logistik dan distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu 2024. Hal tersebut perlu dilakukan, alasannya, menurut anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda adanya potensi kerawanan dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu, terutama soal kotak dan surat suara.

Dia juga meminta kepada jajaran melakukan pengawasan dengan cermat terkait pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 tersebut. Terlebih, kata dia, pembagian pencetakan surat suara Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya.

Bawaslu Sambut Baik Rencana Program ‘Pemilu Asik’ yang Digagas GKI
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyambut baik adanya rencana program dengan mengakat isu ‘Pemilu Asik’ yang tengah digagas Gereja Kristen Indonesia (GKI). Program ini secara umum berupa dorongan partisipasi aktif masyarakat khususnya di lingkungan Gereja untuk menyukseskan Pemilu 2024.
 
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai upaya yang dilakukan GKI ini merupakan bukti otentik komitmen organisasi masyarakat mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis dan penuh kegembiraan.  
 
Timsel Calon Anggota Bawaslu Empat Provinsi Serahkan Berkas ke Bawaslu Pusat
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Tim seleksi (timsel) calon anggota Bawaslu lima provinsi serahkan berkas ke kantor Bawaslu Pusat. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang menerima kedatangan timsel mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan perjuangan timsel hingga sampai 10 besar untuk di Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah.

Lolly Minta Pengawasan Penyusunan DPTLN Sesuai Prosedur dan Gunakan Data Akurat
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih tetap luar neger (DPTLN) sesuai prosedur dan menggunakan data yang akurat. Menurutnya perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Terima Enam Bidang Aset Tanah Eks BLBI, Bawaslu akan Bangun Kantor Bawaslu Daerah
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menerima 3.546 meter persegi aset tanah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Sekretaris Jenderal Bawaslu Icsan Puadi menyatakan Bawaslu akan menjaga sekaligus menggunakan aset tersebut untuk mendukung tugas fungsi Bawaslu.

Bawaslu menerima enam bidang aset tanah yang tersebar di enam titik lokasi. Ichsan mengatakan aset tanah rencananya akan dijadikan dua kantor Bawaslu Provinsi dan empat kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ini Kompetensi yang Wajib Dimiliki Saksi Peserta Pemilu 2024
Ditulis oleh : irwan pada :

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Kemahiran, kemampuan, dan sikap merupakan beberapa hal yang wajib dimiliki oleh para saksi peserta pemilu. Hal itu dikatakan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Vinus Bogor Daniel Zuhron saat menyampaikan materi Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Identifikasi Kebutuhan Penguatan Kapasitas Saksi Peserta Pemilu 2024 di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (6/6/2023).
 
“Menurut saya, seseorang bisa dikatakan memiliki kompetensi yaitu ketika yang bersangkutan memiliki kemahiran, kemampuan, dan sikap yg baik,” tegas Daniel.

Bawaslu Ajak Konten Kreator Jaga Demokrasi
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak konten kreator untuk menggunakan media sosial jaga demokrasi. Dia menilai media sosial menjadi wahana penyebaran informasi secera cepat dan masif.

Bagja Minta Pelatihan Saksi Peserta Pemilu 2024 Dilakukan Lebih Efektif
Ditulis oleh : irwan pada :

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah dalam melakukan pelatihan kepada saksi peserta Pemilu supaya bisa lebih efektif, terutama soal metode pelatihan.

“Kita pernah menghadapi satu persoalan penting yaitu melatih saksi dan hanya beberapa yang hadir. Tentu menjadi evaluasi dalam pelatihan saksi peserta Pemilu ke depan ini,” kata Bagja dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Identifikasi Kebutuhan Penguatan Kapasitas Saksi Peserta Pemilu di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (6/6/2023).

Bawaslu Susun Juknis Penanganan Pelanggaran sebagai Panduan Prosedur Pengumpulan Bukti, Pemeriksaan, dan Sanksi
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Penyusunan petunjuk teknis (juknis) penanganan pelanggaran pemilu, memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas pemilihan. Anggota Bawaslu Puadi membeberkan beberapa alasan mengapa penyusunan juknis penanganan pelanggaran pemilu penting.

Pertama, kata Puadi, juknis menjadi standar penanganan yang jelas. Yang berarti, juknis penanganan pelanggaran pemilu, menyediakan pedoman yang jelas dan terstruktur bagi penyelenggara pemilu, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.

Kawal Hak Pilih Masyarakat Adat, Bawaslu Sulsel Patroli Pengawasan di Bulukumba
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Bulukumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam mengawasi pelaksanaan hak pilih masyarakat untuk Pemilu Serentak 2024, jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) beserta Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih. Partoli kali ini terfokus kepada masyarakat ada di desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Minggu (4/6/2023).

Jabarkan Evaluasi Pelaksaan Pemilu Sebelumnya, Herwyn: Pengawasan ‘Cyber’ Diperkuat
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus melakukan evaluasi dalam upaya mewujudkan pemilu berintegritas. Untuk itu, perlu melakukan antisipasi sejumlah tantangan yang ada melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Hal ini diungkapkan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menjadi narasumber seminar wisuda bertemaTantangan Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diselenggarakan Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) secara daring (dalam jaringan), Minggu (4/5/2023).

Bangun Zona Integritas, Bawaslu Kembangkan Budaya Kerja Birokrasi yang Anti Korupsi
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus membangun zona integritas untuk membangun program reformasi birokrasi, sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu se-Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur, di Malang, Rabu, (31/5/2023).

Perkuat Pengelolaan Teknologi Informasi di Bawaslu, Puadi Harap Tidak Ada Kebocoran Data
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu daerah mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan Bawaslu.

"Apa masalahnya di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Apakah jaringan atau ada hal lain seperti sumber daya manusianya atau apa?," katanya saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu, Makassar, Kamis (1/6/2023).

Puadi Minta Bawaslu Daerah Waskat Vermin dan Pastikan Dokumen Bakal Calon Legislatif Lengkap
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu kabupaten/kota membantu Bawaslu provinsi melakukan pengawasan melekat (waskat) verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD. Dia juga meminta pengawas kabupaten/kota turut memastikan dokumen persyaratan bacaleg lengkap dan telah sesuai prosedur.

Bawaslu Susun Mitigasi Resiko Pengawasan Penyusunan DCS dan Penetapan DCT
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sedang menyusun mitigasi resiko pengawasan sub-tahapan verifikasi administrasi penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan mitigasi perlu dilakukan lantaran terbatasnya akses Sistem Informasi Calon (Silon) dari KPU kepada Bawaslu pada sub-tahapan pengajuan bakal calon legislatif.