Berita

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan, ada yang harus diperkuat dalam memenuhi struktur tata kelola kelembagaan Bawaslu yang baik. Menurutnya, Bawaslu kabupaten/kota yang sudah permanen atas amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka masih butuh waktu untuk menata kelembagaan tingkat kabupaten/kota.

"Selain itu, kondisi tahun pemilu juga menyita perhatian Bawaslu," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (24/8/2019) malam.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, ada beberapa indikator Negara dengan pengakuan keadilan pemilu. Menurutnya, Bawaslu mendukung tata kelola sebagai penyelenggara Negara yang bersih dengan sinergisitas sekretariat dan anggota Bawaslu di daerah sekaligus menguatkan pengawasan internal.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada demi membentuk pemerintah daerah (pemda) yang bersih. Sebab menurutnya, revisi tersebut juga bakal mencantumkan larangan eks narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, dana kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan dicairkan oleh pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi atau kabupaten/kota secara bertahap.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, baik untuk jajaran Bawaslu dan KPU kabupaten/kota menjadi perhatian khusus Komisi II DPR RI. Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali bahkan meminta pemerintah (daerah) mempermudah NPHD teruntuk Bawaslu dan KPU hingga 1 Oktober 2019.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 2020, di Surabaya, Sabtu (24/08/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu mendegarkan jawaban terlapor, yakni KPU Kalimantan Barat (Kalbar) dalam laporan perkara Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00.VIII/2019 di Ruang Sidang Utama Bawaslu, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Kuasa hukum pelapor, Maulana Bungaran mengungkapkan, pihaknya menduga terjadi perubahan perolehan suara pelapor dan calon legslatif (caleg) lain atas nama Cok Hendri di 19 desa Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. “Diantaranya di Desa Kunyil, Melawi Makmur, Mukti Jaya, Balai Tinggi dan Kuala Buayan,” sebut dia.

Jepara, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjabarkan, penurunan jumlah permohonan dan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) juga bagian dari kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Baca juga: Dewi: Putusan MK Jadi Motivasi Gakkumdu Hadapi Pilkada 2020 

Jepara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, Mahkamah Konstitusi  (MK) menyadari kewenangan menyelesaikan proses penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu menjadi pintu masuk utama menilai permohonan sengketa hasil pemilu. Menurutnya, kalau prosesnya sudah selesai di Bawaslu, maka hakim MK menjadikannya pertimbangan memutus permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kinerja Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu 2019 terbilang sukses. Ketua Bawaslu menunjuk, hanya ada satu pemungutan suara ulang (PSU) di Sigi, Sulawesi Tengah menjadi bukti kinerja Bawaslu makin baik sekaligus berhasil menurunkan jumlah sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menyampaikan, keberhasilan Bawaslu dalam menyusun keterangan tertulis untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lepas dari sinergitas kerja antardivisi.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini mengakui peran divisi hukum Bawaslu sangat besar untuk membuat aturan-aturan seperti, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu). Hal ini membuat kinerja tim divisinya pun bisa bekerja lebih mudah dan sesuai aturan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 dimulai. Menurutnya, adanya ketidaksesuaian wewenang dalam mengawasi dan penindakan dibandingkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus berupaya menyempurnakan kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpada (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu. Sebab, kinerja Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2019 masih menemui berbagai hambatan.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Humbang Hasundutan Perketat Seleksi Pengawas 

Humbang Hasundutan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang gelaran Pilkada 2020, Bawaslu Humbang Hasundutan akan lebih selektif dalam melakukan penerimaan tenaga pengawas. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Humbang Hasundutan Hendri Wesley Pasaribu saat penghitungan suara suara ulang (PSSU) yang dilakukan di kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Rabu, (20/8/2019).

Humbang Hasundutan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi atas transparansi proses penghitungan surat suara ulang (PSSU) di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Rabu (21/08/2019).

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, penegakan hukum pemilu menjadi indikator penting menjamin kualitas demokrasi. Namun menurutnya, masih ada beberapa permasalahan dan kendala dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Perempuan yang akrab disapa Dewi itu menuturkan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas menyatakan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pemilu ada di Bawaslu.