Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, ada lima masalah yang ditemukan, berdasarkan hasil diskusi dari Sentra Gakkumdu di seluruh Indonesia menangani Pemilu 2019.
Baca juga: Sentra Gakkumdu Samakan Persepsi Penanganan untuk Pilkada Serentak 2020
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilu 2019 sudah optimal. Namun, kerja sama antarinstitusi ini perlu dipererat dan dikuatkan lagi untuk menyamakan persepsi penanganan tindak pidana dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang.
Baca juga: Fritz Jabarkan Antisipasi Pengawasan Pilkada Serentak 2020
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menjabarkan, beberapa hal yang perlu diperhatikan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Dia pun mengingatkan, pentingnya revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati atau biasa disebut UU Pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran adminitrasi terkait pengabaian putusan Bawaslu di Kota Jayapura, Papua dengan laporan Nomor 84/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019, Bawaslu telah memeriksa saksi dari pelapor.
Saling sang pelapor yang merupakan calon legislatif (caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menghadir seorang saksi di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin menyampaikan pelaksanaan Pemilu 2019 berkenaan dengan pembiayaan anggaran. Hal tersebut diutarakannya dalam focus group discussion (FGD) bertajuk 'Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu 2019' di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Baca juga: Abhan Jelaskan Keterbatasan Wewenang Bawaslu Dalam UU Pilkada
Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengakui, kewenangan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020 tidak sekuat Pemilu 2019. Dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.
Abhan menjabar, dalam UU 10/2016 Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi. Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu mempunyai kewenangan memutus perkara administrasi pemilu.
Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan Pemilu 2019 hampir selesai. Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai melakukan evaluasi pengawasan Pemilu 2019 dan mempersiapkan diri mengawasi Pilkada 2020.
Ketua Bawaslu Abhan turut menghadiri acara Evaluasi Internal Dengan Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Jateng (Jawa Tengah) di Sukoharjo, Rabu (28/8/2019). Dia menilai, kegiatan ini sangat baik sebagai bahan evaluasi dan instrospeksi diri terkait kerja pengawasan yang sudah dilakukan saat Pemilu 2019.
Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengapresiasi kerja-kerja tripatrit pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena tiga lembaga penyelenggara pemilu ini sering kerja sama dalam menyelenggarakan tugasnya.
"Terima kasih atas kerja-kerja bersama kita," katanya dalam acara Konsolidasi Regional KPU, di Bukittinggi, Sumatra Barat, Rabu (28/8/2019) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Terkait persoalan etik penyelenggara pemilu yang penyelesaiannya merupakan ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu tak menerima tiga laporan. Ketua Majelis Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, tiga laporan perkara pemilihan legislatif (pileg) nomor 85, 86, dan 87 dari Kepulauan Yapen, Papua tidak bisa ditindaklanjuti.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Negara menyambut baik usulan revisi terbatas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Hal ini terlontar saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan Bawaslu di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Baca juga: Bawaslu Laporkan Kerja Pengawasan Pemilu 2019 ke Presiden Jokowi
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah melaporkan hasil kerja pengawasan Pemilu 2019 kepada Presiden Joko Widodo. Laporan disampaikan Bawaslu ketika menemui Presiden Jokowi untuk beraudiensi di Istana Negara Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Baca juga: Bawaslu Turut Susun Indeks Global Keadilan Pemilu
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu turut terlibat dalam penyusunan Indeks Global Keadilan Pemilu. Penyusunan indeks tersebut untuk mengisi kekosongan indeks tunggal yang mengevaluasi keadilan pemilu di sebuah negara.
“Karena kekosongan itulah tidak ada indeks tunggal yang mengevaluasi aspek-aspek spesifik dari keadilan pemilu. Yaitu, sifat lembaga keadilan pemilu, lamanya peradilan pemilu, dan jenis-jenis persoalan hukum. Maka perlu dibangun sebuah indeks,” ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Kantor Bawaslu, Selasa (27/8/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan membeberkan, berkat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu tahun 2019, berbagai masalah krusial atau kerawanan pemilu di beberapa daerah bisa diantisipasi dan dicegah dengan baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan keterangan yang disampaikan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 dinilai amat penting dalam membuat pertimbangan putusan Menurut Ketua Bawaslu Abhan merupakan buah soliditas antardivisi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menurut Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, keterangan lisan maupun tulisan yang disampaikan Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu 2019 dianggap paling baik dibandingkan keterangan-keterangan yang disampaikan Bawaslu pada PHPU sebelumnya. Dia bilang, hal tersebut diungkapkan hakim dan panitera Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
