Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menemui kendala dalam menangani perkara Partai Perindo. Pasalnya, terdapat perbedaan data perolehan suara antara pihak pemohon (Partai Perindo), dengan termohon KPU Kabupaten Jember.

Untuk mencari titik terang itu, Anggota Majelis Hakim MK Arief Hidayat meminta Bawaslu Kabupaten Jember sebagai pihak pemberi keterangan untuk memberikan hasil pengawasannya saat rekapitulasi suara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum  - Bawaslu meraih penghargaan Apresiasi Satuan Kerja Terbaik dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini lantaran tata kelola keuangan Bawaslu dinilai baik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Jawa Barat (Jabar) membenarkan KPU Kabupaten Cianjur terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu karena lalai dalam mengelola logistik pemilu saat pemilihan legislatif (pileg) 17 April lalu.

Hal ini berkaitan, KPU Kabupaten Cianjur terlambat mendistribusikan logistik sehingga pemungutan suara di beberapa TPS menjadi terlambat pelaksanaannya. Akibatnya, KPU Kabupaten Cianjur dilaporkan ke DKPP oleh salah satu calon legislatif  di dapil dua kecamatan di Cianjur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum— Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu Jambi mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) mengingat akan diadakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun 2020.

“Program ini yang selalu kami tekankan, untuk mempersiapkan Pilkada 2020. Bawaslu harus mempersiapkan SDM,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyesuaian Kebijakan Kartu Kredit Pemerinth (KKP) bagi Satuan Kerja (Satker) Bawaslu Provinsi Jambi, Senin malam, (22/7/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan kewenangannya dengan tegas dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) 2019.

‘’Sebagai lembaga peradilan, MK telah menggunakan kewenangannya dengan baik. Sebab, sebuah keadilan material harus dimulai dengan keadilan prosedural,’’ ujarnya usai menghadiri sidang pembacaan dismissal PHPU pileg di Ruang Sidang Panel 1 MK, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Beberapa catatan Bawaslu terkait Pemilu 2019 salah satunya menyangkut regulasi pemilu, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karenanya, Bawaslu yang juga didukung KPU berharap aturan, regulasi, atau UU sebaiknya sudah ada sebelum tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada) dimulai.

Baca juga: Pakar Hukum Dorong Bawaslu Ajukan ‘Judicial Review’ UU Pilkada

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, salah satu catatan dalam penyelenggaraan pemilu serentak adalah terkait sistem keadilan pemilu  atau electoral justice system.  Menurutnya, dalam pelaksanaan pemilu ke depan, sistem keadilan pemilu harus disederhanakan. 

Abhan menjelaskan, saat ini proses sistem keadilan pemilu kewenangannya berada di beberapa lembaga, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan di Bawaslu dengan fungsi quasi peradilan (semi peradilan).

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengharapkan, pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif yang digagas Bawaslu mampu menjaring anak-anak muda. Harapannya, terbentuk kalangan muda yang melek dan memahami kepemiluan beserta aturan dalam melakukan pengawasan.

Bali, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai, tahapan Pemilu 2019 sudah menjelang akhir. Hasil pemilihan presiden (pilpres) telah melalui tahapan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, KPU sudah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2019. "Tinggal menunggu pelantikannya," kata Abhan di Bali, Sabtu (20/7/2019).

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, kelembagaan pengawas pemillu (panwaslu) di luar negeri (LN) mengalami penguatan dalam Pemilu 2019, bila dibandingkan Pemilu 2014.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, tahapan akhir pemilu harus diselesaikan dengan baik dan benar. Dia meyakini, kelembagaan panitia pengawas pemilu (panwaslu) Luar Negeri (LN) tinggal menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan.

"Apresiasi publik terhadap kinerja harus diikuti dengan pertanggungjawaban yang baik dan benar," sebutnya dalam acara Rekonsiliasi Data Keuangan dan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Panwaslu Luar Negeri Tahun Anggaran 2019 di Bali, Sabtu (20/7/2019).

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan membeberkan perbedaan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam pemilu dengan gelaran pilkada. Perbedaan ini setidaknya membuat pengawas pemilu harus semakin bekerja keras untuk mengulang sukses pengawasan Pemilu 2019.

Dia menuturkan, dalam pemilu kewenangan Bawaslu sangat lengkap. Ada kewenangan penyelesaian proses, sengketa maupun penanganan administrasi yang diberikan oleh UU 7/2017. Namun dalam pilkada, lantaran merujuk UU 10/2016, kewenangan Bawaslu banyak berbeda.

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu Sumatra Barat (Sumbar) untuk meningkatkan kualitas pengelolan keuangan. Dia tak ingin ada permasalahan pengelolaan keuangan 'melempem', padahal kinerja pengawasan di Pemilu 2019 sudah apik.

"Pengawasan kita sudah baik, tapi kami tidak ingin pengelolaan keuangan ada persoalan," ujar Abhan dalam Rakor Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bagi Bawaslu Kabupaten Kota di Padang, Jumat (19/7/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Riau menghadirkan Bawaslu Kabupaten Bengkalis guna membeberkan fakta. Anggota Bawaslu Bengkalis, Hary Rubianto memberikan keterangan terkait rekomendasi pengawas saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan, ini terkait persoalan mengenai ada keberatan dari pihak pemohon  dari Partai Nasdem. Di mana, pemohon meminta dilakukan penghitungan suara ulang khususnya berkenaan di tujuh TPS.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 harus memperhatikan kesiapan sengketa. Dia memprediksi, Bawaslu bakal ‘panen’ sengketa pada masa pencalonan.

Hal tersebut disampaikan Bagja dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019 didepan Bawaslu Kabupaten /Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (18/07/2019).