Berita

Palu, Badan Pengawas Pemilu – 18 hari jelang pemungutan suara, sebagian besar partai politik (parpol) belum bisa menyediakan saksi yang nanti akan bertugas di TPS.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, berdasarkan data yang Bawaslu miliki, melalui surat permintaan kepada parpol, sebagian besar parpol-parpol itu belum bisa menyediakan saksi dengan jumlah TPS yang ada di seluruh Indonesia, bahkan persentasenya masih di bawah 50%. Padahal UU Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melatih saksi parpol.

 Palu, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo  mengatakan masih banyak peserta Pemilu yang tidak mengikuti aturan Pemilu. Dari sejumlah pelanggaran, ada beberapa calon legislatif yang kemudian dibatalkan atau dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena melakukan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan sudah diproses sampai pada putusan inkracht di pengadilan tinggi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Jelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, Bawaslu meluncurkan Buku Saku Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Buku Saku yang diperuntukkan bagi jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan ini menekankan prinsip pencegahan terjadinya sengketa proses pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengungkapkan aspek pencegahan harus dapat dioptimalkan dalam upaya menangkal penyebaran hoaks atau berita yang tidak benar dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Selain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bawaslu telah meneken kerja sama dengan stakeholder lain guna menangkal hoaks termasuk dengan Facebook dan Google.
“Pencegahan dimaksimalkan,” kata Afif saat menjadi pembicara pada Diskusi Literasi Politik Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, di Jakarta Jumat, (29/3/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Batas pendaftaran lembaga/organisasi pemantau Pemilu 2019 yaitu tujuh hari sebelum pemungutan suara, atau 10 April mendatang. Diinformasikan kepada lembaga/organisasi pemantau Pemilu yang belum atau yang ingin mendaftar supaya segera mendaftarkan diri ke Bawaslu RI, Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai cakupan wilayah yang ingin dipantau.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menegaskan, siapapun yang mencoba menghalangi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemungutan suara 17 April bisa dikenakan sanksi pidana dan denda.

“Hati-hati, jangan coba-coba mengintimidasi pemilih, karena jika terbukti bersalah akan dipidana dan denda sesuai aturan dalam UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” lanjut Afif dalam diskusi media yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), di Jakarta, Kamis (28/03/2019).

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu tidak hanya melakukan berbagai upaya pencegahan, namun juga mengawasi serta menindak terhadap penyebaran hoaks atau berita yang tidak benar dalam pelaksanaan Pemilu 2019.  Hingga saat ini Bawaslu telah melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 127 akun media sosial yang menyebarkan hoaks.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta peserta Pemilu untuk tidak melanggar dengan melakukan politik uang. Yang terbukti akan dikenakan sanksi diskualifikasi.

Berdasarkan data Bawaslu, dari 66 putusan pidana yang telah inkracht, sembilan di antaranya merupakan putusan pidana politik uang. Dari sembilan putusan tersebut, ada pelaku yang telah didiskualifikasi dan dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu mengapresiasi Google yang telah berpartisipasi aktif dan bekerja sama dengan  Bawaslu dengan turut  menjaga proses Pemilu.  Google bersama media cetak dan elektronik turut serta memberantas hoaks dan ujaran kebencian yang marak jelang Pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 tinggal 21 hari lagi. Salah satu unsur yang ikut menentukan legitimasi pemilu adalah keberadaan saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Bawaslu memperkirakan total jumlah saksi di TPS mencapai 16 juta orang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu tidak akan mengijinkan pengawas pemilu tingkat kecamatan, desa, dan TPS hadir ke sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Tahun 2019 untuk menyampaikan keterangan tanpa diminta oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu  merilis Update data pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 25 Maret 2019. Data selengkapnya dapat dilihat pada tautan >>> Link Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 25 Maret 2019 <<<

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Australian Labor Party atau Partai Buruh Australia melakukan audensi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, (26/3/2019).

Dalam kunjungan tersebut, Project Officer, Elias Hallaj, didampingi empat  pengurus partai, diterima langsung oleh Ketua Bawaslu  Abhan dan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah memberikan akreditasi pemantauan Pemilu kepada 51 lembaga pemantau pemilu. Sebanyak 49 lembaga pemantau dari dalam negeri, dan 2 lembaga pemantau pemilu dari luar negeri.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu memutuskan, Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Keputusan nomor 005/LP/PP/ADM/RI/00.00/III/2019 ini dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi  di gedung Bawaslu, Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).