Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya akan membahas tindak lanjut dari banyaknya petugas pemilu ad hoc yang menjad korban dalam Pemilu Serentak 2019 lalu.

Hal tersebut ia kemukakan saat audiensi dengan perwakilan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di ruang tamu lantai 2, Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Bagja menegaskan, Bawaslu akan melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen petugas pemilu ad hoc (KPPS dan PTPS), agar tidak terjadi hal serupa pada pemilu selanjutnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 terkait lembaga hitung cepat atau quick count kembali diselenggarakan. Kali ini, agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait yaitu lembaga survei hitung cepat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Rekapitulasi suara nasional tingkat provinsi menjadi alot lantaran banyaknya interupsi dari para saksi. Ketua Bawaslu Abhan pun merekomendasikan KPU segera memulai proses rekapitulasi suara nasional untuk provinsi Bali di kantor KPU, Jumat (10/5/2019) siang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan menetapkan sidang laporan nomor 007/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait Situng KPU akan disimpulkan pada Senin (13/5/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyatakan saksi ahli yang dihadirkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak tegas dalam memberikan pernyataan. Untuk itu, dia meminta saksi mempertegas pernyataannya.

Hal ini disampaikan Ratna dalam pertanyaannya terkait kualitas aplikasi Situng KPU yang tengah dipersoalkan. Menurutnya, saksi ahli pakar teknologi informasi (TI) dari ITB, Khairul Anas tidak dapat menyampaikan jawabannya secara tegas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin kembali memberi catatan penting mengenai banyaknya ketidaksesuaian jumlah surat suara yang dikirimkan ke luar negeri. Dia menekankan, yang harus mengklarifikasi ialah KPU, bukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

"Saya kira kejadian ini harus dicatat karena yang mengklarifikasi itu KPU RI, bukan PPLN terkait adanya surat suara yang dikirim," ungkapnya dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara luar negeri di Kantor KPU RI Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang ketiga atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 terkait Situng, kembali diselenggarakan. Adapun Ketua Bawaslu Abhan, kembali memimpin rapat ditemani dua Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja dan Ratna Dewi Pettalolo.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap, jika ada yang berkeberatan dengan hasil Pemilu 2019, bisa menggunakan sarana konstitusional. Karena itu menurutnya, protes atau ketidaksetujuan, bahkan dugaan pelanggaran bisa dilakukan lewat jalur sesuai aturan, bukan dengan cara lain.

"Sarana konstitusional jika ada yang merasa keberatan, bisa melalui sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Rahmat Bagja saat bertemu dengan Kelompok Cipayung di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin nomor 14, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengkritisi persiapan rekapitulasi suara nasional untuk tingkat provinsi. Menurutnya, masih banyak pengitungan suara tingkat provinsi yang belum selesai.

Sebelumnya, Fritz menyatakan bukan tidak mungkin KPU bisa menyelesaikan rekapitulasi suara untuk luar negeri hari ini. Namun, memang dirinya khawatir atas persiapan rekapitulasi suara di tingkat provinsi masih minim.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Meski target akhir waktu penyelesaian rekapitulasi suara tingkat nasional untuk wilayah luar negeri sudah habis, namun Bawaslu mahfum KPU bisa menyelesaikan hingga besok. Koordinasi yang baik dianggap kunci sukses percepatan penyelesaian rekapitulasi 130 wilayah dari segala penjuru dunia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengusulkan hasil pemilu Shanghai, Tiongkok kembali merujuk data form C1, sehingga tidak sekadar melakukan pencocokan hasil semata. Demikian yang terjadi saat dirinya melakukan pengawasan rekapitulasi nasional untuk wilayah luar negeri di hari kelima.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar sidang lanjutan atas dua laporan pelanggaran administratif atas terlapor KPU. Kali ini, KPU memberikan jawaban dalam sidang lanjutan kedua yang berlangsung di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Para ketua umum organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus menyambangi Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu, (8/5/2019). Aktivis-aktivis organisasi mahasiswa itu mengapresiasi kinerja Bawaslu dalam mengawasi pemilu.

“Cipayung plus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bawaslu, karena telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sebagai penyelenggara pemilu,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Saddam Al Jihad saat diterima Anggota Bawaslu Rahmat Bagja.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin mengkritisi soal pemilih berstatus Daftar Pemilih Khusus (DPK) luar negeri dibolehkan memilih menggunakan metode pos di beberapa wilayah.

Hal itu mengemuka saat rapat pleno pembahasan rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019, Rabu (8/5/2019). Afif menyebut, misalnya di Kantor Perwakilan Pemilihan Luar Negeri wilayah Colombo, Srilangka, ditemukan ada sembilan pemilih dengan kategori DPK mencoblos menggunakan metode pos.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meminta seluruh pihak, baik pelapor dan terlapor dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran administrasi terkait Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dan quick count agar disiplin waktu. Sebab, dalam sidang lanjutan yang digelar, kemarin, pihak terlapor yakni KPU tidak mempersiapkan jawaban. “Jadi mohon untuk jadi perhatian. Saya kira, tidak hanya pihak terlapor saja, tetapi semuanya, untuk disiplin. Waktunya dibatasi,” jelas Ketua Bwaslu Abhan saat sidang, Selasa (7/5/2019).