Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018, Selasa (28/11/2017). Sebanyak tiga Provinsi dinilai memiliki kerawanan tinggi.

Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Kalimantan Barat dan Maluku. Sedangkan, 14 provinsi lain yang bakal menggelar pemilihan gubernur pada 2018, mempunyai kerawanan sedang. Dengan demikian tidak ada satu pun provinsi yang memiliki skor rendah dalam hal kerawanan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Bawaslu RI Ferdinand Eskol Tiar Sirait menerima Audensi Rombongan Komisi A DPRD Kota Sorong Papua Barat di Kantor Bawaslu, Selasa (28/11/2017).

Kedatangan DPRD Kota Sorong ini bertujuan untuk bertukar informasi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam pengawasan Pemilu.

"Kami ingin memperdalam, posisi pengawas ini seperti apa kalau berdasarkan UU Pemilu yang baru," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Sorong, Darmanto Silalahi,

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Direktur Eksekutir Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, fungsi pencegahan mestinya dioptimalkan melalui peran-peran yang diberikan kepada masyarakat. Temuan dan hasil kerja masyarakat sipil yang diperoleh selama berkolaborasi dengan Bawaslu menjadi modalitas untuk menegakkan hukum pemilu oleh Bawaslu beserta jajarannya. Penanganan pelanggaran dapat dieksekusi atas temuan dan hasil kerja pengawasan dan pencegahan yang dilakukan masyarakat sipil.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menegaskan, Bawaslu telah melakukan proses penanganan pelanggaran secara cermat terhadap perkara yang sampai pada rekomendasi pembatalan terhadap calon Bupati petahana Jayapura, Mathius Awoitauw.

Yang bersangkutan, jelas Fritz, telah jelas melakukan pelanggaran dengan memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah. Padahal di dalam Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, hal tersebut jelas tidak dibolehkan.

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tahapan Pilkada di Provinsi Bengkulu maupun Pemilu 2019, termasuk Gerakan Pramuka di Kota Bengkulu.

Menurut Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, anggota Pramuka memiliki pribadi yang mandiri, cerdas, dan cepat tanggap dalam mengatasi masalah yang dihadapi sehingga sangat dibutuhkan dalam proses pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu- Pusat Pengawasan Partisipatif atau Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu diresmikan oleh Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo di Kantor Bawaslu Provinsi, Sabtu (25/11/17).

Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Menjelang Pilkada Tahun 2018, Bawaslu terus melakukan sosialisasi guna mematangkan persiapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2018. Bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Republik Indonesia melaunching salah satu pusat partisipasi masyarakat yaitu, Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat, (24/11/2017).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pusat Pengawasan Partisipatif Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta resmi diluncurkan. Peresmian ditandai dengan pengguntingan Pita oleh Ketua Bawaslu RI Abhan didampingi Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Jufri, Siti Khopipah dan Puadi di Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Abhan mengatakan, pojok pengawasan bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu. Pojok pengawasan ini berisi hasil - hasil pengawasan baik berupa fisik maupun digital.

Semarang,Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, selain menampilkan informasi terkait pengawasan Pemilu sebagai sarana edukasi masyarakat, Pojok Pengawasan juga menjadi tempat diskusi dan edukasi mengenai pengawasan Pemilu.

Kudus, Badan Pengawas Pemilu - Sukses dan tidaknya pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 sangat ditentukan oleh seluruh masyarakat. Terutama, untuk ikut melakukan pengawasan pemilu dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil serta berintegritas.

Cirebon, Badan Pengawas Pemilu - Untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, Bawaslu Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Tatap Muka kepada stakeholder dan masyarakat di Aula Adipura Balaikota Cirebon di Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (23/11/2017). Kegiatan ini mengundang unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari unsur penyelenggara pemilu di Kota Cirebon, pemerintah daerah, kepolisian daerah, partai politik, tokoh masyarakat dan agama, organisasi masyarakat, dan organisasi pemuda.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Comissao Nacional De Eleicoes (CNE) Negara Timor Leste berkunjung ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI). Kunjungan audiensi tersebut diterima oleh Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja didampingi Tenaga Ahli serta pejabat struktural Sekretariat Jenderal Bawaslu RI di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jendral Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan, Barang Milik Negara (BMN) yang sudah rusak berat bisa dihapuskan. Dalam hal ini pengelola BMN di Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia harus cermat dalam menganalisis BMN ini, apakah terkategori masih bisa digunakan, rusak ringan, ataupun rusak berat.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Dalam melakukan mediasi dalam tahapan penyelesaian sengketa, jajaran pengawas dituntut memiliki kapabilitas sebagai mediator. Hal ini ditegaskan Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam FGD Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Rabu (22/11/2017) di Bogor.

Bagja mengatakan, apakah nanti ke depan para pengawas ini harus memiliki sertifikat sebagai mediator ataukah tidak, Bawaslu akan mengupayakan jika memang harus bersertifikat.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengamanatkan Bawaslu untuk melakukan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa.

Mediator dari Pusat Mediasi Nasional Ahmad Fahmi Shahab menjelaskan mediasi berbeda dengan musyawarah yang biasa dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu.