Berita

Lombok, Badan Pengawas Pemilu- Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Panwas Kabupaten/Kota yang semula bersifat ad hoc (sementara) menjadi permanen seperti halnya Bawaslu Provinsi. Hal ini menyebabkan adanya satuan kerja (satker) tersendiri di tingkat kabupaten/kota sehingga perlu mengelola administrasi lembaga dengan lebih baik.

Ketua Bawaslu RI Abhan meminta kepada jajaran kabupaten/kota untuk dapat menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mengelola administrasi lembaga.

Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menilai pojok pengawasan di Kantor Bawaslu Lampung bisa dijadikan sebuah sarana untuk semua kalangan masyarakat Lampung dalam mendiskusikan tentang Pemilu atau pengawasan Pemilu.

"Pojok pengawasan ini juga bisa dijadikan tempat dalam menyampaikan pengaduan atau informasi terkait proses pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," turur Fritz saat meresmikan pojok pengawasan di Kantor Bawaslu Lampung, Jumat (17/11/2017) sore.

Lampung Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar meminta kepada masyarakat dan tim pemenangan pasangan calon untuk menggunakan media sosial secara bijak dalam memberikan dukungan terhadap pasangan calon.

Medan, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 2019 di Hotel Soechi Internasional, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (18/11/2017). Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan kemampuan pengawas pemilu dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu serta terdapat keseragaman dalam tata cara penyelesaian sengketa disemua jajaran pengawas pemilu.

akarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan dengan adanya perubahan regulasi, diharapkan pelaksanaan Pemilu 2019 akan lebih baik dari sebelumnya. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada penguatan kewenangan kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran adminitrasi.

Lombok, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu berkomitmen meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna mengelola segala proses administrasi lembaga. Ini ditujukan agar Bawaslu tidak hanya sukses dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu namun juga sukses dalam hal administrasi lembaga.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Abhan saat membuka kegiatan Sosialisasi SPIP, LHKPN, Pengendalian Gratifikasi, Jumat (17/11/2017) di Lombok.

Padang, Badan Pengawas Pemilu - Pada pelaksanaan Pilkada mendatang, Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengungkapkan, potensi kericuhan seringkali terjadi bila kepala daerah dan wakil kepala daerah Petahana terjadi pecah kongsi. Situasi dan keadaan seperti ini acap kali menimbulkan konflik di daerah tersebut serta berpotensi mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada.

Padang, Badan Pengawas Pemilu. Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja meresmikan Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Kamis, (16/11/2017) di Sekretariat Bawaslu Sumatera Barat. Pojok Pengawasan dirancang sebagai program pengawasan partisipatif guna meningkatkan partisipasi masyarakat Sumbar dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada gubernur, bupati dan walikota tahun 2018.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan beberapa kategori pelanggaran adminitsrasi yang bisa berujung sanksi diskualifikasi pertama adalah bentuk/metode kampanye yang menggunakan media massa cetak dan elektronik diluar jadwal. Kedua, jika ditemukan laporan dana kampanye yang tidak benar, pengawas juga dapat merekomdasikan sanksi diskualifikasi. Ketiga jika calon petahana melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan pasangan calon, dan keempat, money politik yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM).

Jambi, Badan Pengawas Pemilu - Orientasi pencegahan masih menjadi orientasi utama dari proses pengawasan pemilu. Bawaslu tidak mengharapkan banyak proses peradilan terhadap kasus-kasus pemilu. Bawaslu tidak menghendaki banyaknya pelanggaran sehingga maksimalisasi pencegahan harus dilakukan. Hal itu diterangkan oleh Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam acara Sosialisasi Tatap Muka kepada Stakeholders dan Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 di Provinsi Jambi, Kamis (16/11/2017), di aula kantor LPMP Provinsi Jambi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Majelis Sidang Bawaslu telah mengeluarkan putusan terhadap 10 laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019. Terhadap sembilan laporan, Majelis Sidang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi sehingga dalam hal ini Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik secara fisik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Berdasarkan kajian yang dilakukan majelis sidang Bawaslu, Sistem Informasi Politik (SIPOL) yang digunakan oleh KPU sebagai sarana pendaftaran partai politik Pemilu 2019, bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

SIPOL sebagai dasar penilaian oleh KPU untuk menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran bagi partai politik tidak mendasar.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Setelah melalui berbagai rangkaian proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2019, hari ini, Rabu (15/11/2017), Bawaslu menggelar sidang pembacaan putusan terhadap 10 laporan yang diproses oleh Bawaslu di Ruang Sidang Gedung Bawaslu.