Mendagri Apresiasi Indeks Kerawanan Pilkada 2017 yang Dipetakan Bawaslu
Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah Bawaslu RI melakukan pemetaan berupa riset dan kajian potensi rawan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017. Hasil riset dengan nama Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Tahun 2017 tersebut menurutnya merupakan acuan dan referensi bagi semua pihak untuk menciptakan Pilkada Serentak Tahun 2017 yang lebih demokratis dan berkualitas.

 

Penyelesaian Sengketa, 'Mahkota' Bawaslu
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR sejatinya mesti dijadikan acuan dan pedoman untuk menjadikan Pilkada 2017 berjalan secara demokratis. Undang-Undang   10   Tahun   2016   ini   dibentuk   dan   disahkan   guna mendorong para   pihak   khususnya penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) untuk mengelola Pilkada dengan cara yang cerdas.

Menghadapi Pilkada 2017, Bawaslu Gelar Rakornas Penyelesaian Sengketa
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi salah satu poin pendukung untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Maka jajaran pengawas daerah, dalam hal ini Bawaslu provinsi dan  panwas kabupaten/kota, diharap mampu menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, baik sengketa antar peserta pemilihan maupun sengketa antara peserta dan penyelenggara.

Bawaslu dan Menkopolhukam Wiranto Bahas Persiapan Pilkada, Potensi Rawan Hingga Sentra Gakkumdu
Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu --  Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilota Tahun 2017 yang sudah semakin dekat, Badan Pengawas Pemilu terus memantapkan upaya pengawasan dengan mengedepankan pencegahan. Bawaslu mempererat koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, salah satunya mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Jumat (19/8).

 

Semangat Kemerdekaan Lewat Penegakan Hukum dan Etika Pemilu
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie memimpin upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di halaman parkir Gedung Bawaslu, Rabu (17/8). Dalam pidatonya, ia mengingatkan kepada jajaran pengawas pemilu untuk memaknai kemerdekaan dengan memastikan hukum dan etika pemilu dilaksanakan sebaik-baiknya.

Gathering Jaga Soliditas Pengawas Pemilu
Ditulis oleh : falcao pada :

Suasana berbeda tampak rangkaian peringatan HUT ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia bagi jajaran pengawas pemilu se Indonesia. Untuk pertama kalinya, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengumpulkan seluruh anggota Bawaslu dan Kepala Sekretariat Bawaslu provinsi se Indonesia untuk acara keakraban dalam kegiatan family gathering di Lembang, Jawa Barat.

Bangun Soliditas, Bawaslu Adakan Gathering
Ditulis oleh : ali imron pada :

Lembang, Badan Pengawas Pemilu - Semangat kekeluargaan, kebersamaan dan soliditas sangat penting dalam suatu organisasi. Pun demikian dengan Bawaslu RI yang mempunyai tugas berat dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, dibutuhkan semangat tersebut oleh  tim/organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

 

Gebyar Sosialisasi Akbar Pengawasan Pemilu Partisipatif Sukses Digelar
Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Republik Indonesia sukses menggelar Gebyar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Minggu, 14 Agustus 2016. Acara yang dihelat di depan Kantor Bawaslu RI Jalan MH Thamrin 14 Jakarta Pusat hingga Bundaran Hotel Indonesia itu dimeriahkan oleh perwakilan dari Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia dan dihadiri oleh puluhan ribu pengunjung yang bersama-sama menandatangani spanduk Tolak Politik Uang.

 

Jalur Independen Pilgub Sulbar Nihil Pendaftar
Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :

Mamuju, Badan Pengawas Pemilu -- Hingga batas terakhir penyerahan syarat dukungan bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 lewat jalur independen, tidak ada satupun paslon yang datang menyerahkan syarat dukungan ke kantor KPU Sulbar. Pimpinan Bawaslu Sulbar, Muhammad Yunus yang melakukan pengawasan langsung di kantor KPU Sulbar memastikan hingga pukul 16.00 WITA, Minggu (7/8) tidak ada satupun paslon maupun pihak penghubung yang muncul di KPU.

 

Jelang Pilgub, Bawaslu Sulbar Kukuhkan Kasek Panwaslih Kabupaten/Kota
Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :

Mamuju, Badan Pengawas Pemilu -- Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Idrus, mengukuhkan Kasek Panwas Kabupaten/Kota seluruh Sulawesi Barat, Senin (8/8). Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota dibentuk untuk menunjang dan mendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan Panwas Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Sulbar pada Pemilihan Gubernur di Sulbar.

 

Bawaslu Ajak Media Massa Awasi Pemilu dan Pilkada
Ditulis oleh : ali imron pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam proses demokrasi, media massa punya peran yang sangat penting. Pasalnya, media massa bisa membesarkan orang, tetapi pada saat yang sama bisa membunuh orang. Karena itu, media massa diharapkan mampu menjaga netralitasnya dalam konteks pemilu/pilkada.

 

Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Tantangan Dalam Pemilu dan Pilkada
Ditulis oleh : ali imron pada :

Brebes, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Muhammad menilai bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada adalah politik uang. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan menekan politik uang.

 

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara pada Seminar Regulasi Pilkada 2017 bertema ‘Implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Penyelenggara Pilkada di Indonesia’, di Hotel Anggraeni Bumiayu, Rabu (3/8).

Pengawas Pemilu Harus Paham Tugasnya
Ditulis oleh : ali imron pada :

Brebes, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemilihan umum merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai, dan dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Jika pemilu dilaksanakan dengan cara yang anarkis dan merugikan orang lain, maka hal itu sudah keluar dari ranah dan hakikat Pemilu.

 

Bawaslu Perkenalkan Sistem Pengawasan Pilkada Berbasis Aplikasi
Ditulis oleh : ali imron pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilu – Perkembangan Teknologi Informasi  (IT) di Indonesia dan dunia semakin pesat dari waktu ke waktu. Baru-baru ini sistem IT berupa layanan berbasis aplikasi menjadi trend dan mulai diminati masyarakat.

 

Hadapi Pilkada 2017, Bawaslu Gelar Rakor Persiapan Pengawasan
Ditulis oleh : ali imron pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilu – Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 pada 101 daerah di Indonesia segera dimulai. Demi tercapainya kesiapan yang maksimal pada pengawasan Pilkada tersebut, Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus 2016 di Hotel Aria Centra, Surabaya.