Bekasi, Badan Pengawas Pemilu – Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memberikan kewenangan baru bagi Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu untuk kasus politik uang, menjadi tantangan yang siap diemban oleh Bawaslu. Guna mendukung hal tersebut, Bawaslu tengah mendalami kewenangan baru ini serta mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan implementasi kewenangan yang menguatkan peran Bawaslu tersebut.

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Prof. Muhammad mengingatkan penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan benar dan cermat dalam Pilkada serentak tahap II tahun 2017 mendatang. Secara khusus, jajaran pengawas pemilu diperintahkan mengawal seluruh tahapan pilkada bersama masyarakat sehingga minim pelanggaran baik administrasi maupun pidana.

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Revisi undang-undang Pilkada pada tahun 2016 yang memberikan kewenangan tambahan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah bila terbukti melakukan politik uang, disambut positif jajaran pengawas pemilu. Namun lembaga pengawas pemilu masih perlu penguatan di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen karena  menjadi ujung tombak pengawasan pemilu/pilkada.  

Muna, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kedua di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang digelar pada hari Minggu 19 Juni 2016 disambut dengan antusias oleh masyarakat Muna.

Hal Itu dapat dilihat dengan banyaknya warga yang hadir di kedua TPS tersebut. Bukan hanya pemilih, warga sekitar dan para tim dari semua pasangan calon juga turut memantau dan menunggu hasil dari PSU itu.

Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan pelatihan bagi fasilitator (training of trainers) yang akan memberikan bimbingan teknis bagi Pengawas pada Pemilihan  Kepala Daerah pada Tahun 2017, di Bekasi, Senin (20/6).

Muna, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sabtu malam 18 Juni 2016 sekitar Pukul 22.00 WITA, ratusan warga berunjuk rasa di depan Kantor KPUD Muna. Mereka menuntut agar pendistribusian formulir C6 dapat diselesaikan secepatnya sebelum jam 24.00 WITA.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah disahkan menjadi undang-undang.

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun  anggaran 2017 bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kami (16/6) kemarin. Hadir juga mitra kerja Komisi II lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum  dan Ombudsman Republik Indonesia.

Tebing Tinggi, Badan Pengawas Pemilu --- Pilkada tahap II tahun 2017 mendatang yang  melibatkan 101 provinsi, kabupaten/kota di Indonesia secara aturan sudah semakin baik. Antara lain dengan diberikan kewenangan kepada Bawaslu dalam revisi UU Pilkada, untuk mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang.

Takalar, Badan Pengawas Pemilhan Umum- Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menjalankan demokrasi namun juga menjadi pusat kejahatan demokrasi dari seluruh dunia. Menurutnya, sudah saatnya semua elemen masyarakat membenahi proses demokrasi dan menjadikannya lebih baik.

Medan, Badan Pengawas Pemilu –  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan memastikan mempercepat proses  putusan sengketa Pilkada Siantar pada tahun 2015 lalu. Kepastian percepatan putusan sengketa itu menyusul audiensi jajaran Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sumut dengan  Ketua PTTUN Medan dan jajaran hakim tinggi PTTUN Medan di kantornya, Selasa (14/6).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Pembangunan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengunjungi  Bawaslu RI, Selasa (14/6). Kunjungan tersebut untuk mengkonsultasikan anggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 serta memastikan alokasi anggaran pengawasan pilkada di Jawa Tengah.

Pati, Badan Pengawas Pemilu – Meski pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017 masih terhitung lama, Bawaslu RI beserta seluruh jajaran mulai gencar menyosialisasikan persiapan pengawasan Pilkada. Hari ini, Selasa (14/6) siang menjelang sore, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat tentang Persiapan Pengawasan Pilkada 2017 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Republik Indonesia mewanti-wanti praktik kecurangan melalui mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 di Pekanbaru, Riau. Berdasarkan catatan Bawaslu, Pilkada terakhir yang digelar tahun 2012 lalu di Pekanbaru diwarnai cukup banyak kasus pelanggaran dengan modus mobilisasi PNS.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tidak ada perbedaan yang signifikan antara peraturan Pilkada 2017 dengan peraturan Pilkada 2015, kata Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik dalam diskusi publik Bawaslu bertema "Persiapan Penyelenggara Pilkada Pasca Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada" di Media Center Bawaslu RI, Jum’at (10/6).