Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam rangka mengetahui situasi Pilkada terkini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD) tentang Pemantauan Pemenuhan Hak Kosntitusional Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017.

FGD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (28/11) ini dihadiri Prof Muhammad (Ketua Bawaslu RI), Ida Budhiati (Pimpinan KPU RI), dan Brigjen Pol Bambang Usadi (Kadivkum Mabes Polri) selaku pembicara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam menjaga dan merawat arsip, Bawaslu menyerahkan arsip statis berupa Peraturan Bawaslu sepanjang tahun 2016 ke Arsip Nasional RI (ANRI). Penyerahan arsip ini diserahkan langsung oleh Ketua Bawaslu RI Muhammad kepada Kepala ANRI Mustari Irawan di Gedung Bawaslu, Senin (28/11). Penyerahan ini juga disertai dengan penyerahan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dari DKPP ke ANRI.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah menekankan faktor integritas penyelenggara dan pengawas pemilu merupakan kunci penentu keberhasilan pemilihan.

Landak, Badan Pengawas Pemilu – Jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017, Bawaslu menggelar Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholder dan Masyarakat di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (25/11).

Flores Timur, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu kembali menggelar Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat. Kali ini di Flores Timur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (22/11). Dalam kesempatan tersebut, hadir Ketua Bawaslu RI Muhammad, Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan, Ketua Bawaslu NTT, elemen dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat setempat, serta empat dari enam pasangan calon yang akan memperebutkan kursi Bupati Flores Timur.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Menindaklanjuti penandatanganan Peraturan Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada 21 November silam, Badan Pengawas Pemilu menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 atau Rakernis Sentra Gakkumdu di Bogor, Jawa Barat. Pimpinan Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak berharap penyempurnaan aturan yang ada, membuat Sentra Gakkumdu efektif.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Menindaklanjuti penandatanganan Peraturan Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada 21 November silam, Badan Pengawas Pemilu menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 atau Rakernis Sentra Gakkumdu di Bogor, Jawa Barat. Rakernis ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman seluruh unsur yang ada di Sentra Gakkumdu, baik Bawaslu, Kepolisian, maupun Kejaksaan tentang teknis pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan pada Pilkada 2017, Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan Penandatanganan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI tentang Sentra Gakkumdu di Ruang Pusdalis Markas Besar Polri di Jakarta, Senin (21/11).

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Dashboard merupakan bentuk lain dari aplikasi management information system sebagai solusi percepatan pengambilan keputusan Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Kepala Biro Administrasi Bawaslu RI Adhi Santoso mengatakan, dashboard dipilih sebagai alat bantu penyediaan  dukungan data dan informasi (decision support system- DSS) kepada Pimpinan, karena memilki sifat cepat, realtime, akurat dan mudah dimengerti.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Guna memperkuat lembaga, Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Administrasi Bawaslu RI melaksanakan kegiatan Bawaslu Leadership Devolopment di Hotel Padjadjaran Suite Resort Bogor sejak Kamis (17/11) hingga Sabtu (19/11). Kegiatan yang bekerja sama dengan ESQ Leadership Centre ini mengundang seluruh komisioner Bawaslu Provinsi se-Indonesia beserta Panwaslih Aceh.

Bogor,  Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan penambahan anggaran untuk melaksanakan kewenangan Bawaslu dalam menangani kasus tindak pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) harus dikelola secara efektif dan efisien.  Tambahan anggaran untuk mewujudkan amanat Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pilkada itu menurutnya harus mampu meningkatkan fungsi dan kerja pengawasan yang diemban Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Prof Muhammad mengapresiasi langkah Pemerintah dan DPR saat ini yang melibatkan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Tahun 2019.

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyepakati pembentukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan penayangan iklan kampanye Pilkada 2017 di media massa. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh tiga lembaga tersebut di Jakarta, pada Jumat (11/11).

Kampar, Badan Pengawas Pemilu - Siap menang siap kalah dan tolak politik uang, demikian tema utama Sosialisasi Tatap Muka kepada Masyarakat dan Stakegolders Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Riau dan Panwas Kabupaten Kampar, Kamis, (10/11).  Turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy,  pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas, dan juga Bupati Kampar Jefry Noer.

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu – Pemerintahan dengan sistem elektronik atau lebih dikenal dengan istilah E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi,  efektivitas, dan transparansi akutabilitas penyelenggaraan negara. E-Government dinilai dapat menjadi penghubung antar kepentingan dengan menjamin keamanan informasi serta kecepatan transaksi dan kemudahan akses.