Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mengatakan bahwa Bawaslu diberikan kewenangan besar dalam menangani tindak pidana pemilu salah satunya politik uang. Hal ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2015 telah menghantarkan nama baik Bawaslu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu dalam rangka mengawal dan mempertahankan WTP tersebut, Bimtek Perbendaharaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten Kota Tahun 2016 menjadi penting untuk Ketua, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Pengelola Dana Hibah Bawaslu Provinsi serta Ketua, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Pembatu Panwas Kabupaten/Kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perbendaharaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota Tahun 2016 Gelombang I di Mercure Convention Centre, Jakarta.
Batam, Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan anggaran tambahan untuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di 101 daerah yang melaksanakan Pilkada Tahun 2017 segera dikucurkan. Penambahan anggaran tersebut berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016 yang menetapkan penambahan kewenangan bagi Bawaslu terkait penyelesaian sengketa dan penanganan tindak pidana pemilu.
Musi Banyuasin, Badan Pengawas Pemilu- Sekitar seratus masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan mengikuti Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders Dan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, d
Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si mengungkapkan bahwa status Aceh berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2017 sebagai daerah pelaksana pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi, perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Dengan upaya serius berbagai pihak dalam pelaksanaannya, potensi rawan Pilkada Aceh diharapkan dapat diminimalisir.
Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshidiqie mengajak seratusan peserta Rakor Stakeholder Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Aceh 2017 untuk menjadikan Pilkada di Aceh yang bersyariat. Hal ini dimaksudkan, Pilkada yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "Jadikan Pilkada di Aceh ini, Pilkada yang damai, berintegritas, dan bersyariat.
Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh bersama Bawaslu RI menggelar rapat koordinasi (Rakor) stakeholder dalam rangka pendidikan pengawasan partisipatif pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota Aceh tahun 2017 pada 9 s.d. 11 Oktober 2017 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilu –
Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, menyelenggarakan Seminar Jurnal : Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, di Gedung Pusat Kegiatan Penelitian (PKP) Unhas, Makassar Sulawesi Selatan, Kamis (6/10).
Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mengatakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sejatinya harus dibuat menyenangkan dan membahagiakan bagi berbagai pihak, terutama pihak masyarakat selaku pemilih. Menurut Nelson, Pilkada ini janganlah berujung pilu. Masyarakat selaku pemilih jangan sampai tergoda suaranya untuk dibeli, karena terdapat sanksi berat bagi pemberi dan penerima jika terbukti melakukan politik uang.
Lampung, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka meningkatkan kualitas pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar di tujuh Provinsi dan 94 Kabupaten/Kota pada 15 Februari 2017 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) terus mensosialisasikan tata cara pengawasan dan proses pelaksanaan Pilkada yang baik.
Batu, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si menghadiri undangan kegiatan Sosialisasi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diselenggarakan oleh Research and Consultant Pemantau dan Evaluasi Otonomi Daerah bersama Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Pemerintah Kota Batu di Gedung Graha Pancasila Balaikota Among Tani Pemkot Batu, Senin (03/10).
Banten, Badan Pengawas Pemilu – Penguatan lembaga melalui penambahan kewenangan bagi Bawaslu merupakan bukti bahwa Bawaslu memiliki peran penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman saat memberikan materi pada kegiatan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017, di Hotel Aryaduta, Tangerang, Banten, Jumat (30/10) siang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dewan Pengurus KORPRI Bawaslu masa bakti 2016-2021 dikukuhkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (30/9), di Gedung Bawaslu Jakarta.
